Aceh Barat, Asatu.top - Gerakan Anti Korupsi (Gerak) memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Aceh yang telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang dan salah satunya disebut-sebut sebagai oknum staf sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bernama LSM SIAP. Sebagaimana diberitakan oleh media massa.

Selain itu juga, polres mengamankan dua Oknum PNS Pemkab Aceh Barat, dan Dua Oknum anggota Polri diluar Aceh Barat serta mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang sebagai barang bukti.

Koordinator Gerak Aceh Barat Edy Syahputra mengatakan, Sebagaimana diberitakan, bahwa OTT tersebut berkenaan dengan adanya dugaan bahwa oknum LSM SIAP tersebut mengumpulkan dana di Kabupaten Aceh Barat, Rp 20 juta per desa yang belum diketahui untuk apa dana tersebut.

Dari informasi yang dapatkan Gerak Aceh Barat, bahwa dana tersebut dikutip oleh LSM SIAP untuk dilaksanakan bimbingan tekhnis bagi apratur desa (keuchik dan bendahara), dengan kutipan per desa adalah 20 juta juta rupiah untuk dua orang yang nantinya akan diikutkan dalam kegiatan bimtek yang diduga akan dilaksanakan di luar Kabupaten Aceh Barat.

Dokumentasi yang telusuri Gerak Aceh Barat, pihak LSM disebut-sebut tidak memaksa pengumpulan uang tersebut, hanya diajak gampong mana saja yang bersedia, dan yang mengumpulkan uang langsung dilakukan Keuchik dan Bendahara yang sumber mata anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2019.

Namun Gerak Aceh Barat, tetap memberikan apresiasi kepada personil Polres Aceh Barat dalam proses OTT tersebut. Tapi disisi lain mengimbau untuk tetap memberikan hak-hak hukum bagi mereka yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Prinsip azas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan atau diutamakan kepada setiap orang, sebelum adanya keakuratan bukti yang menyatakan orang tersebut telah bersalah atau telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan atau dituduhkan," Katanya,

Tidak hanya itu, Gerak Aceh Barat juga mempertanyakan Kapabilitas LSM SIAP Sebagai Pihak Ke Tiga Untuk Pelaksanaan Bimtek kepada aparatur desa di Aceh Barat

Dasar apa mereka disebutkan sebagai pihak ketiga untuk pelaksanaan bimtek yang bersumber dari anggaran pembelajaan gampong menjadi penting.

"Apakah itu didasari oleh keluarnya surat keputusan (SK) dari kementerian terkait yang menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang telah ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan bimtek tersebut," tanyaknya.

Sambung, kata koordinator Gerak Edy Syahputra, menduga bahwa pihak yang akan melaksanakan bimtek tersebut telah melaksanakan MoU kerjasama dengan Pemerintah baik ditingkat Provinsi atau Kabupaten di Aceh Barat dan menyatakan mereka sebagai penyelenggara bimtek tersebut!

Ini harus jelas duduk persoalannya, karena nantinya, uang yang dipergunakan dalam bimtek tersebut adalah dana publik dan kemudian pertanggungjawabannya secara terbuka bagi masyarakat.

Bahkan informasi yang Gerak Aceh Barat dapatkan, bahwasannya ada sejumlah aparatur desa yang tidak bersedia mengikuti kegiatan yang dimaksudkan tersebut.

Tapi, ada instruksi dari pihak lainnya dan diumukan secara terbuka kepada keuchik
bahkan ada sejumlah desa yang telah melakukan penyetoran kegiatan Bimtek tersebut dengan angka yang variasi.

Bahkan, dalam penelusuran dokumen APBG 2019, dana kegiatan Bimtek yang dimaksudkan malah tidak dianggarkan sama sekali, yaitu sebagaimana disyaratkan untuk Bimtek sebanyak 20 Juta rupiah. Dengan itu, Gerak Aceh Barat ingin kejelasan dari para pihak, terutama dinas yang membidangi desa dan juga pelaksana kegiatan tersebut.

Bila tidak ada dasar aturan tentang pelaksanaan Bimtek tersebut, maka kami menduga bahwa Bimtek tersebut sudah mengarah kepada Pungli. Tentunya ini menjadi tugas kepolisian sebagai penegak hukum untuk mengusutnya hingga tuntas.

“Jadi, kami melihat bahwa OTT yang dilaksanakan oleh pihak Polres Aceh Barat patut dibuka secara terang benderang kepada publik, apalagi ini menyangkut dengan akan dilaksanakan Bimtek bagi sejumlah orang aparatur desa yang dimana sumber mata anggarannya adalah dana desa,"