Nagan Raya, Asatu.top - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nagan Raya, Rahmatullah memberikan tanggapan terkait adanya kritikan atas pembentukan Tim Tenaga Ahli Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045 Kabupaten Nagan Raya dari para tokoh masyarakat kabupaten setempat. yang menyebutkan tidak terlibatnya putra daerah setempat dalam Tenaga Ahli RPJP 2025-2045.

Rahmatullah S.STP., M.Si mejelaskan tim Tenaga Ahli Penyusunan RPJP Tahun 2025-2045 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 000.07/249/Kpts/2023, tentang Penetapan Tanaga Ahli Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045, tersebut direkrut,

Dengan mempertimbangkan profesionalisme yang kuat, latar belakang keilmuan pada bidang yang berbeda-beda, serta sebagian besar anggota tim tersebut merupakan personil yang dalam beberapa tahun ini berkonsentrasi dan terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan perencanaan Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2005.

"Sejumlah kegiatan yang melibatkan personel sebagimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nagan Raya di ini juga terlibat dalam penyusunan RPJPK Nagan Raya Tahun 2005-2025, Penyusunan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 termasuk Evaluasi dan Revisi RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022," kata Rahmatullah

Kata dia, para Tenaga Ahli tersebut juga pernah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Strategi SKPK Nagan Raya Tahun 2017-2022,  Evaluasi RPJP Tahun 2005-2025, serta penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan berpengalaman dalam berbagai kegiatan pendampingan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2005.

Bukan hanya itu, kata dia, tenaga ahli yang direkrut tersebut tidak hanya berpengalaman di Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga berpengalaman dalam proses perencanaan dan penganggaran kabupaten kota lainnya di Aceh, serta provinsi lain bahkan hingga tingkat Nasional.

"Penyusunan Rancangan Awal juga merupakan proses awal untuk menyiapkan draft dari rangkaian proses panjang tahapan untuk menetapkan kebijakan pembangunan jangka panjang [20 tahun] Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045"

"Pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen telah disusun dengan pendekatan partisipatif merupakan suatu keniscayaan," sebutnya.

Sebut Rahmat, dalam proses nantinya masih terdapat berbagai kegiatan yang melibatkan secara luas pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya seperti pembahasan dengan perangkat daerah, Forum Konsultasi Publik yang terdiri dari unsur Pemerintah, pemerintah daerah, unsur DPR, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, akdemisi, LSM serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk konsultasi dengan Pemerintah Aceh untuk menetapkan Rancangan Akhir RPJP.

"Dalam proses selanjutnya, rancangan RPJP tersebut harus dibahas dalam Forum Musrenbang RPJPD yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan," tambahnya.

Pada tahapan akhir, kata dia, juga dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya untuk memperoleh persetujuan bersama antara Pemkab dan DPRK setempat terhadap rancangan Qanun tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.

“Terkait kontribusi beberapa Tenaga Ahli yang berasal dari Nagan Raya sudah terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan keahliannya masing-masing," ucap Rahmat.

Ditambahkannya, proses penyusunan saat ini untuk Dokumen RPJP Nagan Raya Tahun 2025- 2045 masih tahapan awal yang bersifat teknokratik, dan untuk proses selanjutnya masih panjang terdiri dari 6 tahapan penyusunan, yaitu penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

"Jadi kami berharap semua pihak dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara positif untuk Nagan Raya yang lebih baik di masa yang akan datang," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Rahmat juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Nagan Raya yang telah menyampaikan kritikan.