Aceh Barat, Asatu.top - Gerakan Anti korupsi ( Gerak) Aceh Barat, menyesali sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat atas bantuan sosial Covid19.

Menurut Koordinator Gerak Aceh Barat, Edy Syahputra, ada yang aneh dan tidak masuk akal bila melihat kondisi dilapangan, terutama mereka warga Aceh Barat yang terkena dampak pandemi Covid19 itu sendiri, namun belum menerima bantuan.

Dan lebih membingungkan lagi seperti berita yang dikutip Serambinews.com, Selasa (28/4/2020). "Hari ini kita akan menyumbangkan bantuan sembako kepada awak kapal yang saat ini berada di perairan laut Aceh Barat, dan bantuan tersebut kita serahkan melalui agen mereka,” kata Mirsal, Asisten I Sekdakab Aceh Barat

Tentunya patut diberikan apreasi atas kerja kemanusian tersebut yang masih kita miliki dan masih tergerak kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

"Namun alangkah bijaksananya bila warga Aceh Barat yang terkena dampak lansung pandemi Covid19 itu sendiri tertangani dan diutamakan terlebih dahulu proses penyelesaiannya,"

Faktanya, sambung Koordinator Gerak Aceh Barat Edy Syahputra, seperti di salah satu desa pada Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Belum menerima bantuan sosial (bansos) Covid19 dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,

Padahal kemarin 21 April 2020 Pemkab Aceh Barat telah memberikan bantuan kepada 17000 Kepala Keluarga sebesar Rp250 ribu kepada per KK, akibat terdampak pandemi virus Corona (COVID-19).

"Dan tentunya menjadi pertanyaan, apakah bantuan ini sudah selesai disalurkan kepada penduduk atau tidak, dan apakah untuk Bulan April 2020 saluran bantuan tersebut sudah tidak dilakukan lagi? Tentu ini menjadi pertayaan yang harus dijawab kepublik oleh Pemkab Aceh Barat," katanya Edy

Celakanya lagi, salah satu KK di desa tersebut malah tidak mendapatkan apapun bentuk bansos dari pemerintah, baik provinsi hingga kabupaten, beliau juga tidak termasuk dalam PKH, Penerima Baitul Mall, BPNT, Rastrada dan Bahkan bantuan Covid19 itu sendiri sebagaimana diberitakan bahwa dana bantuan Covid19 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun 2020.

Sebagaimana disebutkan oleh Bupati Aceh Barat kepada media, bahwa “Ada sekitar 17 ribu kepala keluarga di Aceh Barat yang akan mendapatkan bantuan uang tunai ini,” kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Meulaboh, Selasa malam 21 April 2020

Menurut Koordinator Gerak Aceh Barat, Edy Syahputra, bantuan uang tunai tersebut diberikan agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1441 Hijriyah yang beberapa hari lagi akan segera tiba.

Namun, nyatanya, Pada Jum'at (24/04), Satu KK tersebut tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun juga

Sepatutnya, harus ada upaya maksimal guna yang menargetkan para penerima bantuan covid19 dari akibat pandemi virus tersebut, Bila tidak, maka warga yang sepatutnya mendapatkan malah tidak tertolong, padahal anggaran APBK kita terus bertambah dalam penanganan Covid19 itu sendiri! Dan kita malah sibuk dengan ABK kapal china yang sudah ditangani oleh agen mereka sendiri. Miris dan bila kita lihat dengan kondisi berita hari ini! Bukankah itu juga kemanusian dan bukankah itu warga kita, warga Kabupaten Aceh Barat!

Fakta lain dilapangan adalah, bahwa terkait bantuan Covid19 itu sendiri yang berasal dari APBK Aceh Barat 2020 untuk bulan April 2020 sudah ditutup prosesnya dan tidak diterima lagi proses pendaftarannya, itu fakta yang yang dapatkan Gerak Aceh Barat di kantor keuchik.

Bisa dibayangkan bagi warga yang tidak mengetahui bahwa bantuan tersebut sudah beredar di desa mereka atau bagi desa yang belum sama sekali menyalurkan bansos Covid19 itu sendiri.

Hal ini diakibatkan belum ada instruksi atau petunjuk lebih jelas, baik tingkat kecamatan atau kabupaten dalam membagikan bansos covid19 senilai Rp. 250 ribu tersebut.

"Pertanyaannya, bagaimana solusinya atas perkara ini? Tidak etis kalau kemudian desa beramai-ramai mengembalikan bantuan uang tersebut kepada pemerintah, tapi disisi lain ada warga yang terkena dampak belum menerima bantuan,"

Yang membingungkan kembali adalah, kata
Edy Syahputra, dari mana asal data 17000 KK yang akan menerima bantuan tersebut?

"Bila pemerintah daerah sudah mempunyai data 17000 KK tersebut dan menjadi target penerima, sepatutnya, kejadian seperti yang dialami oleh salah satu desa yang tidak mendapatkan bantuan sepatutnya tidak terjadi. Hal ini mengingat data sudah valid dan bilapun ingin divalidkan lagi, tinggal dilakukan proses verifikasi lebih kongkrit, acuannya tetap berdasarkan data 17000 KK tersebut," tutunya.