Banda Aceh, Asatu.top - Wakil Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) Dr Yusniar, MM memberikan masukan terkait langkah percepatan pembangunan Aceh ke depannya.

Dirinya ikut merasakan jika pihak pemerintah Aceh (eksekutif) diperlukan mendapat dukungan pada semua pihak, terutama dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk kemudahan akseleraasi pembangunan.

Menurutnya, keberadaan DPRA tentu memiliki fungsi pengawasan yang cukup strategis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, yang di samping ada fungsi legislasi dan fungsi badgeting terkait domain pengesahan anggaran APBA.

Artinya, keberadaan dan fungsi DPRA juga nantinya ikut mewarnai dan bisa mengarahkan image (citra) kebijakan yang dibuat pemerintah dengan cara merasionalisasi diarahkan berkonotasi positif ataupun negative yang akhirnya malah mendapat penolakan publik.

Untuk itu, kualitas komunikasi eksekutif dan legislative diharapkan kedepannya tidak lagi menampilkan komunikasi politik yang pada isu tidak produktif dan malah cenderung provokatif, kalaupun DPRA melakukan kritikan, berikan kritikan yang konstruktif dan solutif.

“Terkait penolakan keras salah satu oknum wakil rakyat terhadap kebijakan Plt Gubernur Aceh atas pembelian Pesawat Perintis N219. Menurut kajian perspektif akademis di kampus, kebijakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah tepat, karena kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari program Irwandi Yusuf sebelumnya. Ini kok malah aneh, jika Nova yang sebatas hanya melanjutkan program Irwandi Yusuf kini dipersalahkan dan digoreng kembali seakan tidak berpihak kepada masyarakat, padahal kajian pembelian pesawat perintis telah dibahas dan disetujui dewan periode sebelumnya dengan bertujuan membuka akses dan koneksi lintas sektor wilayah terisolir di Aceh, selain itu juga, untuk memberikan koneksi cepat antara satu daerah dengan daerah lain”., ungkap Yusniar pada media ini, Minggu 22 Desember 2019 di Banda Aceh.

Lanjut wakil DPP SIGAP Dr Yusniar Kritikan semacam ini sudah pasti tidak konstruktif dan dinilai tidak positif mendukung iklim percepatan pembangunan di Aceh.

Dirinya berharap DPRA kedepannya bisa memberikan fungsi pengawasan secara fair dan on the track kedepannya. Artinya tidak ada lagi kritikan yang berkonotasi dan tendensius serta menjurus pada bullying.

Dr Yusniar menyarankan, pentinya anggota dewan untuk memberikan kritikan kontrusktif dan jujur dalam memilah mana yang patut dikritisi dan mana yang justru harus diapresiasi untuk perdasan publik ungkap Dr Yusniar.

Contoh lain disebutkannya, “mengenai dugaan korupsi beasiswa yang berasal dari dana aspirasi beberapa oknum DPRA, kenapa diam dan tidak bergeming? Ini kan tidak fair dan tidak objektif, Seharusnya anggota dewan yang terhormat bisa menahan diri dan senantiasa untuk mengedukasi publik pasca terpilihnya sebagai anggota dewan terhormat untuk memback up terjadinya percepatan pembangunan di Aceh, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin membaik kedepannya. tutup Yusniar.