Nagan Raya, Asatu.top - Maraknya praktik transaksi keuangan alias politik uang secara terang-terangan dilakukan oknum Caleg dan tim suksesnya di Pileg dan Pilpres ini, diduga telah mencederai demokrasi di Nagan Raya.

Sementara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) setempat diduga tak mampu bekerja dengan saksama sehingga merugikan uang rakyat yang telah dikucurkan pemerintah untuk menggaji mereka.

"Maraknya money politik tahun ini akibat kurang pengawasan. Jika begini rugilah uang rakyat untuk diberi gaji mereka," kata Aji, Ahad 21 April 2019.

Menurut Aji, transaksi politik di Nagan Raya berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per pemilih. Dan ada juga Rp20 ribu perjiwa dari Caleg DPR RI serta Rp50 ribu dari oknum Caleg DPR Aceh.

Selain politik uang, kata Aji, para Aparat Sipil Negara (ASN) bersama aparatur gampong di Nagan Raya diduga kuat ikut terlibat aktif dalam politik akibat di intervensi sepenuhnya oleh orang terkuat yang sedang berkuasa di negeri giok itu.

"Jika para ASN dan aparatur desa bersikap netral, mereka bakal terancam jabatan empuk yang sedang diembannya. Jadi mereka terpaksa berpihak penguasa agar terhindar dari mutasi atau pemecatan sepihak yang sewenang-wenang," tutur Aji.

Untuk itu, Aji berharap Pileg dan Pilpres di Nagan Raya perlu dievaluasi kembali termasuk peran Panwaslih yang ompong dan kurang kompeten yang merugikan rakyat