Aceh Barat, Asatu.top-Ketua Umum Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh ( KMBSA) prihatin melihat serta mendengar keluhan korban kecelakaan lalu lintas dalam Aceh Barat selama ini. Disebab tidak mendapat pelayanan medis di rumah sakit karena biaya tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Irwandi-Nova berjanji akan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Aceh Plus yang disebut JKA PLUS, nyatanya sampai saat ini program tersebut terkesan isapan jempol belaka, hanya pemanis buatan sebelum kursi kerajaan mereka dapatkan.

" Realita di lapangan, Masyarakat Aceh yang kecelakaan lalulintas dan KDRT serta Kriminal lainnya tidak ditanggung JKN, maka kita pertanyakan apa istimewanya Rakyat Aceh" kata Ketua Umum Forum KMBSA, Fitriadilanta

Selaku lembaga pemerhati nasib rakyat barat Selatan Aceh, mendesak pemerintah Aceh yang sekarang dikendalikan oleh Nova Iriansyah agar menepati janji dan jangan membohongi rakyat, bila perlu dana JKA jangan lagi dititipkan di JKN karena perlakuan tidak sesuai dengan janji Irwandi Yusuf.

Keluhan Masyarakat Aceh terutama di kawasan Barat Selatan sangat terasa, apalagi dengan sempitnya lapangan kerja , ekonomi tidak menentu dan diskriminasi pelayanan , harusnya JKA PLUS itu direalisasi agar Masyarakat Aceh terbantu terutama yang kecelakaan dan kriminal

Forum KMBSA juga berharap kepada anggota DPR Aceh yang punya niat maju kembali dan maju ke level lebih tinggi, Agar menyuarakan program JKA plus segera menjadi nyata dan dirasakan Rakyat Aceh

"Baru-baru ini korban kecelakaan lalu lintas di Gampong Ujong Baroh, Andy, menurut pengakuannya setelah kejadian kecelakaan dibawa ke rumah sakit , selama dirumah sakit tidak mendapat penanganan medis karena pasien tersebut kecelakaan lalulintas hingga dikhawatirkan tidak ada yang membayar jasa medis serta obatnya," sebutnya

Maka itu, KMBSA mendesak pemerintah Aceh agar Anggaran JKA PLUS jangan lagi di titip di JKN karena sangat merugikan rakyat Aceh, puluhan tahun hasil bumi Aceh di ambil dan harusnya keistimewaan yang dikembalikan dirasakan lapisan masyarakat Aceh.