Aceh Barat, Asatu.top - Banyak Calon Legeslatif Memasang Alat Peraga Kampanye ( APK ) di area larangan Panitia Pengawas Pemilu dalam Kabupaten Aceh Barat termasuk baliho calon presiden Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh ( KMBSA ) Azhari,S.Pd.I Mengatakan, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Aceh Barat dalam melakukan tugas pengawasan tentunya harus merujuk dari regulasi yang ada baik dari bawaslu pusat maupun PKPU

"Tentunya regulasi tersebut harus di sosialisasikan dengan baik untuk peserta pemilu dan caleg, Agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat lambatnya informasi dari Panitia Pengawas" ujarnya, Selasa,  ( 30/10).

Harapannya, jangan sampai PANWAS mengorbankan CALEG dengan regulasi yang belum jelas tapi sudah dijalankan di daerah,
Misalnya dalam Pemasangan Spanduk maupun baliho pribadi caleg, yang sudah banyak bertebaran di kota dan Desa,
Ini belum diatur regulasinya, jadi kalau memang tidak dibenarkan harusnya dapat dilakukan sosialisasi jangan pas setelah di pasang sudah ada pelarangan, harap Aktifis Aceh asal Nagan Raya tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, para CALEG itu menggunakan Anggaran untuk APK, sebagian orang biaya minimalis atau pas pasan, jangan sampai dibuat rugi, jelasnya

"Panwas harus lebih arif dalam menyikapi persoalan dilapangan jangan hanya terlalu kaku dengan aturan, Sosialisasi aturan jangan terkesan menjebak para Caleg ketika Mereka berkampanye, jangan permalukan Caleg setelah dipasang APK diminta untuk diturunkan" harap Pejuang UTU tersebut.

Panitia Pengawas Pemilu harus terbuka kepada publik, daerah mana APK boleh dipasang, berapa banyak per caleg boleh mencetak atributnya, bagaimana menyikapi, dimana pertemuan boleh digelar, kayu atau tiang apa saja boleh di pasang APK , semua itu disampaikan secara detail kepada partai dan Masyarakat agar tidak ada yang dirugikan, dengan demikian Kampanye damai dan sehat terlaksana dengan baik, tegas harus jelas, jangan hanya tajam ke bawah, sebut mantan Ketua Umum SOMBEP Aceh Barat.