Nagan Raya, Asatu.top  -  Oknum petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan, kabupaten Nagan Raya, diduga lakukan Pungutan Liar terhadap masyarakat yang ingin mengurus surat keterangan bebas Narkoba, dengan  Jumlah Rp 1,75,000,00 (  Seratus Tujuh Lima Ribu Rupiah) / Perjiwa, Kamis (05/07).

Pungutan liar tersebut, diungkapan Salah satu warga yang hendak lakukan cek kesehatan di UPTD Laborataium kesehatan Kabupaten Setempat, untuk melengkapi salah satu persyaratan penyelenggara pemilu  2019.

“Coba kali kan berapa banyak  yang didapatan pihak pengelola pihak UPTD kesehatan, saya rasa kalau total hampir ratusan juta,” kata Hendra

Dari informasi yang diperoleh dari Asatu.top,  tidak hanya  penyelenggara pemilu, namun peserta pemilu yang nantikan akan bertarung pada 2019 juga melampirkan surat keterangan bebas Narkoba. Tapi sangat disayangkan, pemerintah Nagan Raya yang dipimpin H Jamin Idham hingga saat ini belum rampung membuat Qanun restribusi Untuk UPTD Kesehatan setempat.

Sementara itu,   kepala UPTD Laboratariun Kesehatan Nagan Raya Irffan Furqan SKM kepada wartawan membenarkan, adanya Pungut biaya untuk masyarakat yang hendak lakukan cek kesehatan Bebas Narkoba, sebab tidak masuk dalam BPJS dan  Pemerintah daerah tidak membeli Alat Tes Narkoba  yang bernama Reagen.

Reagen Marquis merupakan reagen yang dibuat dari 40% formalin yang diasamkan. Reagen ini biasanya digunakan untuk uji terhadap methamphetamin (atau bahasa pasarnya: sabu-sabu), atau jenis narkoba lainya, seperti ganja.

Sambungnya, Petugas  UPTD Laboratorium Kesehatan tidak ada pemaksaan, terhadap masyarakat yang hendak lakukan cek kesehatan khusus Narkoba, disitu sudah tertera Surat Persetujuan Pengambilan Biaya Pemeriksaan Narkoba.

“Pungutan itu bukan untuk masuk kekantong pribadi. tapi untuk membeli bahan lainya yang diperlukan UPTD laboratarium, sebab disini masi serba kekurangan,” katannya.