Gerak Desak DLH Nagan Raya Untuk Segel PT. Prima Bara Mahadana

Oleh
Koordinator Gerak Aceh Barat Edy Syahputra, Foto ( Dukumen Pribadi)

Gerak Aceh Barat Desak DLH Nagan Raya Untuk Segel PT. Prima Bara Mahadana

Aceh Barat, Asatu top - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, mendesak pemerintah baik di tingkat provinsi dan tentunya pimpinan daerah melalui dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penyegelan atau penutupan.

Terhadap PT Prima Bara Mahadana, dikarenakan perusahan tesebut tidak mengantongi izin lingkungan (AMDAL- Analisis Dampak Lingkungan Hidup), Namun telah melakukan aktifitas berlansung lama.

Koordinator Gerak Aceh Barat, Edy Syahputra menjelaskan dalam aturan perundang-undangan dan turunannya seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
Atas hal ini,

Bahwa perusahaan tersebut jelas telah mengangkangi semua aturan tentang tambang, bila di lihat aturan Untuk izin usaha stockpile mengacu kepada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP-OP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012.

Dimana dalam Pasal 34 ayat (3) PP 23/2010 disebutkan bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pasal 34 tersebut ayat (3) tersebut telah mengatur bahwa kegiatan pengolahan yang dilakukan tercakup dalam IUP-OP dan dasarnya ada empat syarat dalam pengajuan IUP-OP yakni: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; c. persyaratan lingkungan; dan d. persyaratan finansial. Dan dalam persyaratan lingkungan tersebut menyebutkan dua hal, pertama “pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;” dan ke dua “persetujuan dokumen lingkungan hidup Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

Maka itu, Gerak Aceh Barat mengecam aktifitas perusahaan tersebut, dimana dari dokumen surat yang ditujukan kepada Keuchik Gampong Suak Bili, Kecamatan Suka Makmue perihal pemberitahuan rencana penggunaan jalan gampong/desa untuk keperluan logistic dan angkutan batubara tertanggal 3 September 2021 dengan nomor surat 057/IX/PBM/2021 yang ditandatangani oleh Deni Setiawan selaku direktur PT Prima Bara Mahadana,

"hal ini sangatlah rancu, bagaimana mungkin izin usaha lingkungan atau AMDAL sebagaimana aturan yang dk sebutkan belum sama sekali dilakukan pengurusan, namun dengan begitu mudah sudah melakukan aktifitas dengan menggunakan berbagai jenis alat berat," sebut Koordinator Gerak Aceh Barat dalam rilisnya.

Dapat di simpulkan, bahwa perusahaan tersebut diduga tidak paham tentang administrasi tentang aturan tambang, terutama berkaitan lingkungan hidup!

"Dari data yang kami dapatkan bahwa PT Prima Bara Mahadana memiliki tahapan kegiatan operasi produksi dengan Nomor SK IUP 190 tahun 2012 dengan kode WIUP nomor 3111053032014004 dengan luas 2.024 hektare dengan tanggal mulai berlaku pada tanggal 15 Febuari 2012 dan berakhir pada 15 Febuari 2032 yang beralamat di Jalan Taman Kemang No. 32-A, Gedung INTI CENTER LT. 3 JAKARTA SELATAN dan adapun wilayah operasi berada di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan aktifitas tambang batubara dan diketahui bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat," kata koordinator Gerak Aceh Barat Edy Syahputra

Tentunya kami juga mendesak agar pihak DLHK dan penegak hukum untuk menelusuri siapa pemilik tanah tersebut dan mengetahui siapa saja yang terlibat dan ini harus dibuka ke public.

Dan Gerak Aceh Barat sambung Edy Syahputra menilai bahwa perusahasaan tidak menaati kaidah Pertambangan yang baik dimana adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam aturan Undang-undang No 3 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 Tentang Pertambagan Mineral Dan Batubara.

"Kami tidak ingin kejadian seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 Nagan Raya tidak sesuai dengan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lokasi yang sudah diterbitkan pemerintah daerah setempat. Ini menjadi persoalan serius dan semua pihak termasuk perwakilan legislatif untuk tidak berdiam diri atas fenomena ini," Tutup Edy Syahputra

Komentar

Loading...