Ketua AMPLAS Mempertanyakan Integritas Rahmad Syukur

Oleh
Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Sosial (AMPLAS-ACEH) Adil Kurniawan

Nagan Raya, Asatu.top - Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Sosial (AMPLAS-ACEH) Adil Kurniawan mempertanyakan Integritas Rahmad syukur yang tiba-tiba muncul mengatasnamakan aktivis yang mempertanyakan pelaksana eksekusi putusan pengadilan terhadap perusahaan sawit PT Kalista Alam.

Secara argumentasi saja sudah tidak rasional dan kuat, kalau ingin berbicara konteks advokasi masalah itu belajar dulu deh banyak-banyak jangan ujung-ujungnya blunder sendiri.

"Kita dan teman-teman mahasiswa/i dari wilayah bersangkutan yaitu kecamatan Darul Makmur sudah bertahun-tahun advokasi persoalan ini,kita mendampingi masyarakat dan kita paham betul bagaimana akar persoalan ini." katanya.

Ia menjelaskan, 1000 hektar lahan di desa pulau Kruet yang katanya itu lahan gambut ternyata itu adalah milik rakyat milik masyarakat desa pulau kruet yang sudah bersertifikat dan juga ada sebagian milik dari pihak koperasi.

Ironisnya ada persoalan antara KLHK dengan PT Kalista alam di mana KLHK menuduh PT Kalista alam itu telah membakar lahan di atas lahan yang diberikan izin oleh Gubernur Aceh seluas 1605 hektar di desa Pulau kruet dan dari 1600 itu telah terbakar 1000 hektar itu tuduhan dari KLHK kepada PT Kalista alam, tuduhan itu dimenangkan oleh KLHK melalui pengadilan sampai ke Mahkamah Agung yang akhirnya lahan 1000 hektar itu mau dieksekusi oleh pengadilan yang mana uang eksekusi itu akan mengreboisasi hutan gambut yang terbakar tersebut.

"Ini yang menjadi persoalan di mana lahan 1000 ha yang terbakar tersebut, apakah memang ada di desa pulau kruet lahan 1000 hektar terbakar? dan kedua ketiga adalah Siapa pemilik lahan tersebut? Apakah Kalista alam atau lahan masyarakat ? fakta Inilah yang harus di beri penjelasan sejelas-jelasnya kepada para penegak hukum dan para anggota Dewan," sebutnya.

Hari ini, sudah terlihat fakta bahwasanya lahan 1000 Hektar itu tidak ada pernah terbakar, adapun yang terbakar itu adalah milik masyarakat memiliki sertifikat yang diberikan oleh negara melalui BPN dari improsmi jadi tidak ada lahan Kalista alam.

Jadi sekali lagi apa yang di gugat oleh KLHK pada kalista alam tanpa melibatkan masyarakat adalah sebuah presiden buruk terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pulau kruet karena imbasnya adalah masyarakat pulau kruet yang memiliki lahan sawit seluas lebih dari 400 hektar dan memiliki 200 sertifikat di lahan tersebut.

Oleh karena itu, Sambung ketua Amplas-Aceh
Adil Kurniawan berharap para penegak hukum maupun para pemangku kebijakan di Nagan Raya memperhatikan sebaik-baik mungkin bahwasanya putusan ini tidak bisa di eksekusi karena ada lahan masyarakat yang bersertifikat hak milik itu yang diharapkan ke depan sehingga tidak ada keragu-raguan lagi dari masyarakat bercocok tanam kemudian hari.

Komentar

Loading...