Forum KMBSA Minta Pihak Mabes Polri untuk Turun Ke Aceh Barat

Oleh
Ketua KMBSA Fikriadi lanta

Aceh Barat, Asatu.top - Hembusan angin kencang diberbagai saluran televisi, media sosial dan media siber tentang wacana yang pernah disampaikan presiden Jokowi tentang revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terutama pasal karet yang menghambat kemerdekaan berekspresi.

Ketua Umum Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh ( Forum KMBSA)
Fitriadilanta mengapresiasi niat Presiden Jokowi yang menyampaikan kepada publik untuk merevisi UU ITE, dan itu disambut gembira oleh insan intelektual yang hobby mengontrol kinerja pemerintah Daerah selama, tentu semua kritikan meski dilakukan dengan tata cara mengedepankan adap dan moral selaku masyarakat yang berketuhana n

" Kita mendesak Presiden Agar mempersembahkan kado terindah ini kepada anak Bangsa, Semoga disepakati oleh partai Koalisi dan non Koalisi di parlemen nantinya," katanya, kamis 18 Februari 2021

Karena jika UU tersebut tidak direvisi KMBSA minta pihak Mabes Polri atau lembaga pengawas lainnya untuk turun ke kabupaten/kota terutama di Barat selatan Aceh guna memeriksa para penyidik agar terungkap bagaimana proses penyidikan dilakukan selama ini dalam menangani kasus pencemaran nama baik atau penerapan UU ITE.

Aparat kepolisian di Mabes polri sebaiknya membuka sebuah Unit Pelayanan Komplain guna seluruh aktivis bisa melaporkan kinerja oknum aparat penegak hukum dilingkungan Mereka, supaya marwah Bangsa yang bermoral dapat dijaga bersama.

Fikriadilanta mengajak seluruh pemuda Aceh untuk mendukung niat Presiden Jokowi dalam wacana merevisi UU ITE, mari di suarakan demi kebaikan generasi selanjutnya supaya insan cerdas yang bernyali tidak dibungkam lagi di Negeri ini, kita juga desak wakil Rakyat merespon upaya tersebut.

Informasi yang diterima KMBSA Sejumlah fraksi di DPR RI sudah sepakat untuk merevisi UU ITE termasuk PKS walaupun partai Oposisi , karena pasal karet yang multi tafsir selama ini, sehingga banyak menelan korban dan membuat trauma para aktivis atau pemerhati kinerja pemerintah mulai tingkat pusat sampai daerah

Menurut sejumlah pakar hukum di Indonesia Pasal 27 dan sejumlah pasal lain UU ITE harus dihapus karena sangat merugikan masyarakat dalam menyampaikan kritikan kepada pelaksana kebijakan di Negeri ini

Komentar

Loading...