Tolak Omnibus Law, “Ruak” Unjuk Rasa

Oleh

Nagan Raya, Asatu.top - Ditenggah virus Covid 19 melanda kabupaten Nagan Raya, namun tidak memudarkan semangat juang sejumlah pemuda serta mahasiswa yang
yang mengatasnamakan diri ‘Ruak’ (Ruang Unjuk Rasa Kebebasan).

Aksi sejumlah pemuda serta mahasiswa didepan Gedung DPRK mendesak dewan perwakilan rakyat kabupaten Nagan Raya ( DPRK) kabupaten untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Gerakan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law yang saat ini sedang dibahas di DPR RI dikawal ketat pihak kepolisian dan satpol PP pemkab setempat

Koordinator aksi Teuku Hendrak, penolakan yang dilakukan mahasiswa tersebut bertujuan agar DPR RI tidak lagi membahas rancangan undang-undang yang saat ini menimbulkan kontroversi di masyarakat

Dan pihaknya juga mendesak DPRK Nagan Raya agar turut serta menyahuti aspirasi yang disampaikan secara terbuka tersebut, agar pembahasan RUU yang saat ini masih terus dibahas tersebut segera dihentikan.

Selama 20 menit orasi didepan kantor DPRK Nagan Raya dan hampir bentrok dengan aparat, ahkirnya ketua DPRK bersama rombongan menyumpai para peserta aksi menolak Omnibus Law.

Ketua DPRK Nagan Raya Jonniadi, SE menyebutkan mendukung penolakan (RUU) Omnibus Law. Dukungan tersebut dihanya dengan perkataan namun juga membubuhkan tinta emas di kertas yang berisi desakan penolakan, Selasa 25 Agustus 2020.

Dari Catatat Asatu.top, Omnibus Law adalah penyederhanaan aturan atau undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga melahirkan undang-undang payung yang akan mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan lain. Salah satu yang saat ini diprioritaskan untuk segera terbit adalah RUU Cipta Kerja.

Ketenagakerjaan jenis program jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial dan penghargaan lainnya yang telah mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru Dalam 3 (tiga) undang-undang terkait ketenagakerjaan yakni UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK), UU no. 40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional (SJSN), dan UU no.24 tahun 2011 tentang BPJS. Omnibus law adalah produk yang menjamin dan melindungi para investor, tetapi merampas hak buruh dan rakyat lainnya.

Omnibus law diabdikan untuk investasi bukan untuk buruh atau rakyat dan bukan pula untuk menciptakan kedaulatan Indonesia, tetapi untuk menyerahkan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada kapitalis monopoli asing (investor) untuk dikeruk dan menjadikan Indonesia terus menjadi negeri terbelakang, bergantung pada investasi dan hutang serta menjadi pasar bagi produk-produk imperialis.

Komentar

Loading...