Mengenal 2 Presiden RI Yang Tak Tercatat Dibuku Sejarah

Oleh
Puri Tasya Rahmawani

Asatu.top - Pada umumnya masyarakat luas hanya mengetahui 7 Presiden Indonesia yakni : Soekarno, Soeharto, Bj. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gusdur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Selama ini kita selalu menganggap bahwa Indonesia memiliki 7 Presiden yang menjabat sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang.

Namun diantara 7 Presiden tersebut ada 2 nama lain yang tidak tercatat dalam buku sekolah maupun dalam sejarah dan terlupakan.

Berikut penulis akan memberikan sedikit informasi mengenai ke 2 Presiden tersebut.

1. Syafruddin Prawinegara

Syafruddin Prawinegara lahir di Serang, Banten 28 Februari 1911 dan wafat di Jakarta 15 Februari 1989. Pada 19 Desember 1948 saat didudukinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia oleh Belanda melalui Agresi Militer II, dan ditawannya Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948, juga sejumlah menteri hampir membuat Negara Republik Indonesia tidak mempunyai pemerintahan.

Inilah yang diinginkan dan menjadi tujuan Belanda, yaitu memperlihatkan ke dunia luar bahwa Republik Indonesia telah hancur lebur dengan didudukinya ibu kota Negara dan pemimpin negaranya ditawan. Dengan penahanan Sukarno-Hatta dan beberapa pemimpin politik di Bangka juga didudukinya ibu kota negara, Belanda mengira akan sanggup meyakinkan dunia luar bahwa “tidak adalagi suatu pemerintahan Republik Indonesia yang perlu dihadapinya”.

Terbentuknya PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Bukit tinggi yang diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara telah menyelamaktan keberlangsungan eksistensi Negara Proklamasi Republik Indonesia. PDRI bukan saja membantu menopang modal semangat juang, tetapi juga membuat Belanda lebih sulit lagi menghindari tanggapan-tanggapan terhadap tindakan-tindakan yang hendak diajukan oleh PBB. Hatta yang telah menduga Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda segera memberi mandat kepada Syafruddin untuk melanjutkan pemerintahan, agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Setelah melalui hasil pertemuan dan rapat, demi untuk menyelamatkan negara, maka pada 22 Desember 1948 di Payakumbuh dan disetujui oleh Gubernur Sumatera Mr.T.M.Hasan, PDRI diproklamirkan dan Syafruddin duduk sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri.

Syafruddin menyerakan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhir juga perjalanan DPRI dan Presiden Sjafruddin yang hanya menjabat genap 207 hari.

2. Assaat

Assaat Datuk Mudo atau yang dikenal dengan nama Mr. Assaat, lahir di Dusun Pincuran Landai, Kubang Putiah, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 18 September 1904 dan meninggal di Jakarta, 16 Juni 1976 pada usia 71 tahun. Mr. Assaat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai negara bagian dari RIS (Republik Indonesia Serikat) selama kurang lebih 9 bulan.

Masa jabatan yang singkat bukan berarti tidak ada peran dan jasa dari Mr. Assaat. Dapat dikatakan bahwa dengan diangkatnya Mr. Assaat menjadi Presiden RI itu sendiri merupakan peran dan jasa yang sangat besar. Karena jika tidak, maka akan ada masa kekosongan kekuasaan (vacuum of power) dalam sejarah Indonesia. Sedangkan adanya kekuasaan merupakan syarat utama untuk diakui sebagai negara. Peran dan jasa yang paling besar, jika boleh dikatakan, Mr. Assaat ketika menjadi Presiden adalah penandatangan statuta pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

Dan menjelang pulihnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), muncul pendapat yang ingin memindahkan Universitas Gadjah Mada ke Jakarta. Namun Mr. Assaat teguh pada pendapat agar Universitas Gadjah Mada tetap di Yogyakarta. Untuk memperkuat pendapatnya itu, Mr. Assaat membawanya ke dalam sidang Kabinet Halim. Sehari menjelang deklarasi kembali ke NKRI, keluarlah Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang mengatur keberadaan Universitas Gadjah Mada. Maka, untuk Yogyakarta, itulah warisan Mr. Assaat yang tidak ternilai harganya. Tanpa campur tangan Mr. Assaat, sangat boleh jadi Yogyakarta tidak lagi memiliki Universitas Gadjah Mada.

Ketika NKRI kembali pulih, maka berakhirlah jabatan Mr. Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan ibukota kembali ke Jakarta. Setelah itu Mr. Assaat sempat menjadi anggota parlemen, kemudian menjabat Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Natsir, dan selanjutnya kembali menjadi anggota parlemen.

Penulis

Nama : Puri Tasya Rahmawani
Instansi: Universitas UIN Ar-Raniry,

Jurusan  : Sosiologi Agama

Komentar

Loading...