Aceh, Asatu.top - Pandemi covid-19 menyebabkan dampak yang begitu besar di bidang ekonomi. Anjuran stay at home, dan work from home juga menyebabkan beberapa perusahaan dan Usaha Kecil dan Menengah mengalami penutupan sementara.

Hal ini menyebabkan perusahaan mendapatkan sedikit pendapatan, bahkan ada yang tidak sama sekali. Beban usaha yang besar menyebabkan banyak karyawan yang di PHK.

Selama pandemi ini, masyarakat lebih mengutamakan pembelian bahan pangan ataupun makanan dibandingkan hal lainnya. Hal inilah yang menyebabkan minim bahkan tidak adanya pendapatan di bidang selain makanan.

Orang dengan ekonomi menengah kebawah, selain harus menjaga kesehatan, mereka harus bertahan hidup dengan berbagai cara yang ditempuh, ada yang berusaha dengan menjual makanan, menjual beberapa barang, dan masih banyak lagi.

Mereka cenderung memiliki prinsip “Bukan meninggal karena covid-19, tapi karena tidak bisa makan”. Bahkan adapula yang bertahan hidup dengan cara negatif seperti melakukan pencurian dan perampokan. Tak dapat dipungkiri bahwa tindak kriminalitas meningkat di masa pandemi ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan pemberian bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai. Namun, bantuan ini menimbulkan beberapa permasalahan, karena banyak dari bantuan sosial diberikan oleh pemerintah pusat melalui jalan yang panjang.

Data yang dimiliki oleh pusat dengan data yang dimiliki oleh daerah cenderung tidak sama. Inilah yang menyebabkan bantuan justru didapati oleh kalangan menengah atas.

Selain itu, terdapat juga beberapa kasus yang mendapatkan bantuan justru yang sudah meninggal sejak lama. Problematika bantuan sosial salah sasaran kerap terjadi. Tidak hanya kesalahan data, tapi juga kesalahan verifikasi saat pendaftaran dulu.

Banyak orang mampu yang justru berusaha mengambil kesempatan untuk tetap ikut mendapatkan bantuan melalui data bohong yang diisikannya. Masyarakat yang menggunakan jalur ini cenderung tidak memperhatikan dampak yang dihasilkannya dikemudian hari.

Disisi lain, pemerintah juga kurang teliti dan tegas dalam melakukan pendataan, disamping pendataan yang tidak perbaharaui terus-menerus, pendataan juga kurang baik dilaksanakan. Aksi salah menyalahkan antar pemerintah dan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat cenderung pula sering terjadi.

Bantuan sosial terutama sembako juga dinilai memerlukan waktu yang sangat panjang. Bagaimana tidak, terdapat banyak tangan yang mengurusi tersebut hingga bisa sampai pada daerah. Bukan tidak mungkin jika ditengah perjalanan terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti barang rusak, atau adanya sedikit penyelewengan.

Hal ini juga membutuhkan banyak sumber daya manusia dari pembungkusan, pengantaran, dan pendistribusian. Bantuan sosial berupa sembako justru dapat mengeluarkan banyak biaya dari segi operasionalnya. Selain itu, masyarakat juga cenderung memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dengan sembako tersebut, memang dapat memenuhi kebutuhan pokok, namun belum keseluruhannya. Karena tentunya ada bahan yang tidak didapatkan di dalam sembako itu.

Permasalahan ini dikomentari oleh Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, beliau memberikan pendapat dan saran bahwa pemberian BLT jauh lebih efektif. Hal ini dikarenakan meminimalkan biaya operasional pemerintah, meningkatkan daya beli masyarakat, membiarkan masyarakat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkannya, dan tidak menimbulkan kerumumanan. Selain itu, BLT juga meminimalisir terjadinya penyelewengan, karena jumlah yang diberikan sama dengan jumlah yang diterima oleh masyarakat. Memang, tentunya hal ini menimbulkan dampak negative pula, dimana pemerintah tidak dapat mengontrol apa saja yang dibeli oleh masyarakat, selain itu bisa juga terjadi salah akurasi data.

Problematika ini akan terus menjadi permasalahan jika akar permasalahannya tidak diselesaikan dengan baik. Setiap pihak sesungguhnya memiliki letak permasalahan, dari segi pemerintah dan daerah yang kurang melakukan pendataan dengan teliti.

Selain itu tidak melakukan pembaharuan data secara detail dan masyarakat juga memiliki kesalahan dimana ada oknum yang sepantasnya tidak memberikan data bohong, tapi justru memberikannya. Jika memang BLT dinilai lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus melakukan pembaharuan data terlebih dahulu, dan dari masyarakat harus menggunakan data tersebut dengan sebijak mungkin.

Lagi-lagi sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diperlukan dalam hal ini. Kerja sama yang baik antar tiga komponen tersebut tentunya akan memberikan sistem yang baik dan tidak akan terjadi lagi bantuan sosial salah sasaran. Kerjasama inilah yang harus terus dibangun, bukan saling menyalahkan, mengeluh, dan menuntut berbagai pihak. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa!

Penulis

Nama: Putri Reghina Anisa
Instansi: Universitas UIN Ar-Raniry, Fak FUF, jurusan Sosiologi Agama.