Koordinator Gerak Desak DLH Nagan Raya

Oleh
Koordinator Gerak Aceh Barat Edy Syahputra, Foto ( Dukumen Pribadi)

Aceh Barat, Asatu.top - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, melalui koordinatornya Edy Syahputra mendesak pihak terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melalukan aktifitas angkut material untuk PLTU 3-4 di Desa Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya.

Hasil pantauan, paska warga Dusun Geulanggang Meurak melakukan upaya pemblokiran untuk menuntut kejelasan ganti rugi tanah dan rumah, mereka juga menuntut agar pihak kontraktor pelaksana pembangunan PLTU 3-4 untuk taat dan patuh terhadap aturan dalam hal aktifitas atau mobilitas angkut material yang dipasok ke dalam PLTU 3-4.

Hasil dokumentasi dilapangan, apa yang diutarakan oleh warga yaitu benar adanya, bahwa mobil angkut material tersebut melebihi muatan dan bahkan tidak ditutupi dengan terpal agar muatannya juga tidak tumpah atau keluar dari bak mobil tersebut.

Akibatnya, tumpahan material yang jatuh kebadan jalan kemudian menjadi debu, dan akibatnya hampir seluruh rumah warga ditutupi oleh debu.

"Ada pencemaran lingkungan disini, sepatutnya DLHK Nagan Raya mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada hak yang sudah dijamin dalam konstitusi negara ini telah dicabut dan dilanggar, yaitu hak asasi mendapatkan kesehatan. Dimana dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," katanya

Jaminan negara terhadap hak atas kesehatan warganya juga dapat ditemui di Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan yang paling akhir pengukuhan itu dituangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Jangan diam, Gerak desak segera diberikan sanksi tegas kepada perusahaan, dan bila kemudian ditemukan kelalaian yang sudah berlansung sangat lama dan menduga seperti ada unsur kesengajaan. Maka sepatutnya, izin operasional terhadap pihak pengakut material tersebut dicabut dan perusahaan sepatutnya juga diberikan denda.

Sisi lain yang membuat kebingungan adalah pihak kepolisian lalu lintas Nagan Raya yang terkesan dan menduga tutup mata atas aktifitas mobil angkut material menuju PLTU 3-4.

Hal ini mengingat, aktifitas ini menggunakan jalan raya lintas nasional. Tidak mungkin mereka tidak mengetahui soal ini. Jadi berharap ada tindakan nyata terkait penegakan hukum bagi mobil angkut yang telah melanggar ketentuan lalu lintas di jalan raya.

Faktanya, mobil material angkut tersebut baknya terbuka dan penumpukannya menggunung diatas bak mobil! Sepatutnya polisi yang berada di pos lalu lintas berupaya untuk mengamankannya. Bukan kah semua pihak wajib diperlakukan sama di mata hukum?

Komentar

Loading...