Banda Aceh, Asatu.top - Mengenai rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) tetang kemiskinan Aceh yang turun dratis peringkat 7 secara nasional, Dr Murni, Selaku Wakil Ketua Umum DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) menanggapi secara positif atas keberhasilan pemerintah tahun kerja 2019. Hal ini disampaikan DR Murni pada media, Selasa, 28 Januari 2020.

Disebutkan Murni hasil rilis data BPS Aceh yang mencatat capaian kinerja pemerintah Aceh cukup baik dengan tingkat keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan yang menempati peringkat ke-7 secara nasional, sebagai daerah berkinerja baik dalam penurunan angka kemiskinan.

Disampaikan bahwa jika dibandingkan September 2018, angka kemiskinan turun 0,67 poin, yang sebesar 15,68 persen. Dari keterangan tersebut, meskipun masalah kemiskinan Aceh masih menjadi fokus utama, diperlukan apresiasi secara objektif atas keberhasilan program pemerintah. "kita berharap ada penguatan program kesejahteraan yang bisa menyentuh masyarakat bawah sehingga angka kemiskinan di Aceh bisa ditekan tiap tahunnya," ungkap Murni.

Ditambahkan Murni, “Kinerja penurunan angka kemiskinan Aceh tahun 2019 sebagai bukti dan langkah serius pemerintah, dengan pengesahaan APBA tepat waktu di tahun 2019 Senin malam tanggal 17/12/2018. Bahkan pengesahan APBA 2019 tercepat sepanjang sejarah pasca MoU Helsinki, lebih cepat dari RAPBA tahun 2014 yang lalu yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2013. Dampak positif akhirnya mampu menyerap anggaran tahun 2019 mencapai 90.4%,".

Terhadap prestasi tersebut, sangatlah tidak fair dan adil jika pihak tertentu terus menggoreng isu kemiskinan dan dilimpahkan kesalahan sepihak kepada Plt Nova Iriansyah yang baru satu tahun penuh menjabat PLT Gubenur pasca OTT KPK terhadap Irwandi Yusuf. Padahal jika berpikir lebih konsisten dengan merujuk publikasi data BPS , predikat kemiskinan di Aceh sudah lama berlangsung, bahkan berturut-turut mulai tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 Aceh dikenal daerah termiskin di Sumatra.

Fakta ini memperlihatkan bahwa pemerintah sebelumnya lebih pantas ikut memikul dosa masa lalu, apalagi kala partai lokal Aceh pernah berkuasa mutlak di eksekutif maupun legislatif yang menguasai lebih 51% perolehan kursi di parlement (DPRA), jelas Dr Murni.

Ditanya sikap resmi DPP SiGAP akan rilis data kemiskinan BPS Aceh, Murni menjawab kita sebagai generasi Aceh yang consen pada ide prubahan kan mberikan penilaian secara sportif, independent, dan proporsional berkaitan dengan kinerja pemerintah saat ini. Selain itu kita akan bersikap akomodatif atas publikasi data BPS dan menghrap menjadi motivasi pemerintah untuk terus berbenah ke arah yang lebih baik ke depannya.

DPP SIGAP akan mendukung kebijakan positif pemerintah, tidak hanya bagi pemerintahan sekarang malainkan pemerintahan setelah Nova nantinya, tutup Murni yang juga dosen di UIN Ar Raniry Banda Aceh.