Aceh, Asatu.top -  Wakil Ketua Umum DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan ( SIGAP), Lismijar, MA ikut menyayangkan sikap ketua DPRA yang dinilai tidak menghiraukan interupsi para angota dewan dari koalisi non Koalisi Aceh Bermartabat (KAB).

Sikap arogansi ketua DPRA yang melanjutkan rapat pasca skorsing Sidang menjelang pelaksanaan shalat Ashar di anggap brutal karena langsung mengambil kesimpulan untuk mengesahkan komposisi AKD sesuai kehendaknya secara sepihak dan lansung menutup rapat paripurna dengan mengabaikan interupsi anggota dewan dari anggota fraksi lainnya.

"Praktek sidang paripurna semacam ini terlihat brutal yang memperlihatkan sikap ambisus Dahlan yang sangat mendominasi," katanya, Lismijar, MA

Dikatakan Lismijar, dirinya ikut memantau jalannya persidangan dari awal dan mulai dari sidang-sidang sebelumnya. sidang paripurna penyusunan AKD kamaren, tampaknya ketua DPRA telah jauh mengabaikan masukan positif dari para wakil ketua agar mengunakan azas musyawarah mufakat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan yang semakin serius diantara kubu KAB dan non KAB.

Bahkan, secara legal, koalisi Non KAB dinilai berpeluang sama secara politik dan konstistusional untuk membentuk AKD versi non KAB. Hal ini karena publik menilai jika hasil keputusan paripurna kemaren bermasalah dan cacat hukum.

"Menurut hemat saya, secara logika politik, kita bisa pahami kalau semua unsur pimpinan di DPRA tersebut adalah referentasi politik, atau menjadi juru kepentingan dari fraksinya masing-masing, tetapi pada sisi yang lain, karena melekat fungsi koordinasi seperti pada ketua DPRA yang bersifat kolektif kolegial, ia seharusnya bisa berkomunikasi secara elegan dan tidak ambisius pada kepentingan kubunya, terang Lismijar, Sabtu,18 Januari 2020.

Di uraikan juga, DPP SIGAP ikut mengamati jalannya persidangan secara langsung di gedung DPRA dari awal hingga penutupan sidang, menunjukan geligat kubu koalisi KAB memang cenderung bersikap egois. Kubu KAB terlihat ngotot ingin menguasai menjadi pimpinan ketua komisi di seluruh AKD.

Indikasi ini terlihat ulang dengan trik yang dimainkan KAB yang mendisbutrisikan ulang komposisi anggotanya secara tidak preseduran dan inkonstistuinal. Padahal beragam aksi protes dari koalisi non KAB terhadap pengesahan susunan komposisi AKD yang mereka usulkan kembali tidak dimungkinkn secara tatip, karena daftar usulunan komposisi anggota AKD pada sidang sebelumnya dinilai sah karena belum dicabut dan dibatalkan menurut tafsiran versi non KAB.

Berpijak pada dampak kekisruhan ini yang terus berlarut, DPP SIGAP meminta kepada mendagri segera ambil alih konflik AKD di DPRA karena dinilai akan berdampak luas dan signifikans mengganggu kinerja pemerintah nantinya. Praktek politik kekanak-kanakan semacam ini dinilai tidak produktif untuk pembelajaran politik bagi generasi Aceh masa yang akan datang.

"LSM Solidaritas Generasi Aceh Perubahan meminta kepada semua pihak yang terlibat kekisruhan agar menahan diri agar untuk tetap berkomitment dan konsisten bisa mengawal ide perubahan untuk masa depan Aceh yang lebih cemerlang, tutup Lismijar sebagai dosen yang lagi menyelesaikan S3 di UIN Ar Raniry Banda Aceh.