Aceh Barat, Asatu.top - Forum Persaudaraan Keuchik Aceh Barat menyoroti kepemimpinan kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Ramli MS- Banta Puteh Syam (RATA). Genap dua tahun berjalan masa kepemimpinannya, dinilai gagal mengelola pemerintahannya dengan baik.

Selama kepemimpinan Ramli MS- Banta Puteh Syam, seharusnya sudah menunggangi banyak capaian yang dapat membanggakan rakyatnya. Malah sebaliknya, kinerja pemerintah selama dua tahun ini justru terkesan gagal karena menurun dari sisi kinerja pemerintah.

“Hari ini genap dua tahun Ramli-Banta memimpin Aceh Barat, tidak ada capaian yang dapat membanggakan. Lebih baik, bupati mundur saja dari jabatannya daripada masyarakat akan lebih sengsara lagi,”tegas Ketua Forum Persaudaraan Keuchik Aceh Barat Sofyan Suri, Kamis (10/10).

Dia menjelaskan, semasa kepemimpinan mereka selama ini bukannya melahirkan sesuatu hal yang dapat membanggakan seluruh rakyatnya melainkan banyak timbul persoalan. Seperti Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien (RSU-CND) Meulaboh dari tipe B, namun sekarang ini malah turun kelas menjadi C.

Turunnya tipe B ke C, dari satu sisi ini saja sudah sangat jelas dan terbukti bahwa kepemimpinan mereka sudah gagal, sebab dampak turunnya status mengakibatkan 30 persen Tenaga Harian Lepas (THL) kemungkinan akan dikurangi tenaga pekerjannya. Artinya Aceh Barat akan bertambah angka pengangguran, yang seharusnya tugas pemerintah mengurangi pengangguran.

Menurutnya, yang paling mengecewakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak mampu meraih juara pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 Tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Pidie. Padahal Bumi Teuku Umar ini dikenal dengan sebutan Kota Tauhid Tasawuf.
Persoalan lainnya, terkait tentang kerapnya dilakukan mutasi sehingga memunculkan keanehan. Bahkan ada temuan, dalam satu kecamatan jabatan Setcam dipenggangi oleh dua orang (double jabatan). “Ini ada temuannya, kita mencurigai ada indikasi pada transaksi jual beli jabatan, ”ungkapnya.

Selain itu, bidang pembangunan yang berjalan di tempat karena tidak dijalankan secara maksimal. Sehingga berdampak terhadap ekonomi masyarakat lantarannya minimnya capaian yang didapatkan pemerintah selama ini. Bahkan disisi lain, banyak PNS Aceh Barat tersandung kasus korupsi.

“Tidak ada terobosan dari RATA, padahal sebelumnya pemerintah Ramli ini menjanjikan Rp15 Juta/KK, tapi satu rupiah pun tidak ada. Yang ada justru bupati menggunakan Perbub mengalokasikan dana desa 15 juta/kk. Sebenarnya, tanpa bupati pun dana desa itu tetap ada, dan itu prestasi Presiden Jokowi, bukan prestasi Bupati,”terangnya.

Dia menyarakan kepada Partai Aceh (PA) selaku pengusung pemerintahan RATA agar memanggil Bupati dan DPRK dari Fraksi PA untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kegagalan ini.

“Perlu diketahui, DPRK ini dipilih orang rakyat sama seperti bupati juga. Karenanya kita meminta PA agar memanggi keduanya untuk mengevaluasi apa yang perlu dilakukan kedepannya. Jika mereka tidak mau mendengar, saran saya PA harus ambil tindakan tegas daripada nanti rakyat yang akan mengambil tindakan tegas,”tandasnya.