Nagan Raya, Asatu.top - Hari ini tepat 2 (dua) tahun sejak H Jamin Idham, SE dan H Chalidin Oesman, SE MM (JADIN) dilantik menjadi Bupati Kabupaten Nagan Raya, oleh Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Aceh, pada 10 Oktober 2017.

Dengan itu, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengeluarkan kajian, menurut mereka Pemerintahan JADIN sangat lamban.

"Pemerintahan JADIN, sangat banyak program unggulan pro-rakyat namun minim realisasi bahkan ada program yang memang tidak jalan sama sekali, yang pertama adalah masalah ekonomi rakyat, sampai saat ini pemerintah JADIN belum mampu menormalkan harga TBS di Kabupaten Nagan Raya, padahal ini jadi prioritas karena sebagian besar masyarakat tani Nagan Raya sangat bergantung pada hasil tanaman Kelapa Sawit untuk menopang ekonomi," kata Muhammad Zubir, SH.

Selain itu, Masalah lapangan kerja juga sangat miris, banyak masyarakat dan pemuda yang pengangguran di Nagan Raya karena Pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,

Tidak hanya lapangan kerja, berdasarkan surat Edaran Kementerian Kesehatan RI bahwa Rumah Sakit Pemda Nagan Raya yaitu RSUD Sultan Iskandar Muda (SIM) turun kelas, yang sebelumnya tipe C menjadi tipe D, hal ini menunjukkan menurunnya grafik pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya.

Pada pemilu 2017 yang dulu, kata Muhammad zubir, SH dalam rilis yang diterima Asatu.top, Santunan kematian menjadi program unggulan dan diterima sebagian masyarakat yang ahkirnya keluar sebagai pemenang.

Tapi, program tersebut tidak dapat terealisasi seperti yang diharapkan masyarakat, dimana program tersebut diatur oleh regulasi (aturan) yang sangat rumit, sehingga sangat banyak masyarakat yang kecewa dengan program ini. Dalam hal pembangunan juga sangat lamban tambah Zubir.

Selanjutnya Penanggulangan banjir, contoh masalah banjir krueng tripa sampai dengan saat ini belum teratasi dan baru-baru ini kawasan tripa masih tergenangi banjir akibat luapan sungai krueng tripa, Seharusnya pemerintah daerah pro aktif dalam mendesak pemerintah pusat menangani banjir tersebut dikarenakan sungai krueng tripa termasuk dalam WS Woyla Bateu yang merupakan kewenangan pusat.

"Banjir tripa juga berdampak kepada terjangkitnya wabah penyakit pada masyarakat tripa akibat bajir, dan tidak ditemukan pos siaga banjir di kawasan yang rawan banjir tersebut," sebutnya.

Semementara pos siaga banjir dalam aturan BNPB wajib tersedia pada kawasan rawan banjir yang nenyediakan stok obat2an dan makanan bagi korban banjir dan petugas rescue emergency dari BPBD setempat.

Zubir juga menyinggung tentang ketidakharmonisan Pemerintah dalam hal ini Bupati dengan Wakil Bupati, YARA sangat menyayangkan kondisi ini terjadi, mengingat pemerintah JADIN yang baru berjalan 2 (dua) tahun, jika Pemerintah nya tidak harmonis ini sangat berdampak pada pembangunan daerah, bagaimana roda pemerintahan berjalan optimal jika pimpinannya sudah berbeda haluan alias pecah kongsi, Sehingga Pemerintahan terkesan lemah.

"Jika kita soroti satu-persatu sangat banyak keluhan masyarakat, namun ini hanya gambaran besar saja yang kita sebutkan.
Kedepannya kita berharap adanya perbaikan dalam hal peningkatan kinerja Pemerintah agar masyarakat tidak kecewa dan terlayani dengan baik," Tutupnya.