Nagan Raya. Asatu.top - Ketua IPNR Ishani menentang keberanian DPRK Nagan Raya yang baru dilantik untuk memanggil pihak Exsekutif yakni Bupati Nagan serta PKS
untuk mempertanyakan masalah harga TBS,Amdal, Limbah dan CSR diseluruh Pabrik Kelap Sawit (PKS) yang ada diwilayah Nagan Raya.

"Kami Dari IPNR sangat mendukung langkah Wakil Ketua Sementara untuk memanggil pihak Exsekutif Bupati Nagan dan pihak perusahan, yang katanya mencari jalan terbaik dengan tujuan sejahterakan perekonomian Rakyat, " katanya.

Ia juga menyarankan kepada Wakil Rakyat untuk berani memberikan Sangsi tegas apabila kedapatan PKS yang menghiraukan hasil kesepakatan bersama, setelah musyawarah dilakukan.

Ishani juga berharap kepada DPRK baru jangan setelah panggil nantik diam, jangan hanya untuk memperkenalkan diri setelah itu diam.

"Sudah pernah kami kawan-kawan petani melaporkan ke DPRK Nagan Raya, tapi hal itu tidak direspon dengan baik, Alhamdulillah hanya DPRA Komisi 2 di keprovinsi dan dinas pertanian provinsi yang merespon dengan baik. Dan sudah menetapkan harga TBS di atas harga RP. 1000, tapi kenyataanya di Nagan Raya diberli dibawag harga Rp. 1000,"

"Intinya PKS yang ada dinagan telah menganulir keputusan Panitia penetapan TBS yang ada diprovinsi. Padahal mereka juga bagian dari panitia dan mereka yang dibayar APBA. Semoga saja dengan tujuan DPRK sekarang untuk memangil Exsekutif Bupati Nagan Dan PKS jangan sampai terdiam setelah memanggil," Tutupnya, Rabu, 4 September 2019.