Asatu.top, Aceh Barat -  Ratusan tenaga honorer K2 di Kabupaten Aceh Barat saat menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) kabupaten setempat, Senin, 19 November 2018.

Mereka menuding DPRK tidak peduli dengan nasib mereka yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer, namun tidak ditingkatkan statusnya menjadi PNS.

Sebaliknya, pendemo menuding ada tenaga honorer siluman yang tiba-tiba diangkat menjadi PNS, dengan modal membayar Rp 15 juta.

“Kami sangat kecewa, setelah bertahun-tahun menunggu kejelasan untuk lulus CPNS, malah tak pernah ada kabar. Padahal informasi ini sudah kami tunggu sejak tahun 2015 lalu,” tegas Marunduri, Senin (20/11/2018).

Dalam aksi itu, massa membawa poster dan penggeras suara. Ketua DPRK Ramli, S.E., dan dua Wakil Ketua DPRK, Samsi Barmi dan Usman serta sejumlah anggota dewan, sempat menghampiri para pengunjuk rasa.

Namun, belum sempat ada kejelasan, tiba-tiba polisi meminta peserta aksi membubarkan diri. Alasannya, aksi unjuk rasa tersebut belum mendapat izin dari kepolisian setempat.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Aceh Barat, Komisaris Polisi Masril WAB secara persuasif mengatakan, aksi boleh dilakukan apabila kegiatan yang sudah diatur dalam undang-undang kebebasan berpendapat tersebut mendapat izin.

"Setelah ada izin nanti silahkan datang lagi. Karena sekarang belum ada izin, silahkan membubarkan diri dulu," ujarnya.

Sebelum bubar, para pendemo berjanji kembali menggelar unjuk rasa pada hari Kamis, 22 November 2018, mendatang, setelah mendapatkan surat izin dari kepolisian di Aceh Barat.