Gerak Aceh Barat, Pemberian Mobil Hibah Ke instansi vertikal Dipertanyakan  

Oleh
Ist

Aceh Barat, Asatu.top - Menyangkut  pemberian mobil hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Polres Aceh Barat sebagaimana di muat dalam media massa pada tanggal 18/08/2018. Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra mengungkapkan keprihatinan atas pemberian hibah tersebut dengan melihat kondisi kekinian di Kabupaten Aceh Barat.

Ia melihat, kondisi daerah dari tahun 2016-2017, terutama bidang infrastuktur dan standar peningkatan minimum-SPM (Pendidikan, dan kesehatan) masih perlu pembenahan, dan juga menyangkut dengan kemiskinan, perlu pembenahan dan perhatian serius pemerintah serta legislatif.

Secara aturan, kita melihat Peraturan Kapolri No 11 Ta. 2013 tentang mekanisme Pengelolaan Hibah Dilingkungan Kepolisian RI.  Pasal 3 huruf d. Kehatia-hatian, yaitu penerimaan hibah harus teliti dan cermat. Huruf e. Tidak disertai ikatan politik, yaitu penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik negara. Artinya, dengan pemberian hibah tersebut, ini tidak menyurutkan aparat polisi untuk mengungkapkan berbagai kasus, khususnya korupsi.

Catatan Gerak Aceh Barat, pada 2017 lalu, ada beberapa kasus korupsi yang di laporkan kepada penegak hukum Polres Aceh Barat yang hingga saat ini, masih menunggu kejelasan dan sampai sejauh mana perkembangan laporan yang sudah kita laporkan kepada pihak berwajib.

Sisi lainnya adalah pemberian hibah harus sesuai dengan kondisi infrastruktur dan SPM di daerah. Dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Katanya.

Berdasarkan Data Gerak Aceh Barat,  khususnya di sektor infrastruktur semua pembangunan menjadi mandek atau terhenti, baik diakibatkan proyek tidak selesai dan juga dana yang masih kurang, seperti pembangkunan irigasi Cot Punti, Woyla Timur, yang bangunannya rusak dan tidak selesai pekerjaannya, dan mengakibatkan air yang mengairi persawahan untuk tiga desa terganggu.

“Garak Aceh  Barat bukan alergi atas pemberian hibah tersebut, namun harusnya pemerintah daerah harus cermat dan teliti dalam mengalokasikan dana, sehingga dana tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat banyak di Aceh Barat,” sebutnya.

Pada forum konsultasi tersebut dijelaskan, bahwa pemberian hibah dari pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam Aturan lain juga disebutkan. Hibah dalam bentuk barang mengikuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Prinsip-prinsip yang perlu dipegang pada proses hibah dalam bentuk barang/aset tetap adalah kejelasan status kepemilikan aset baik tanah dan bangunan serta tujuan peruntukkan aset tersebut.

Sementara di sisi lain, Gerak  juga mempertanyakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat selaku pemilik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, DPRK akan membahas usulan alokasi anggaran untuk belanja hibah di dalam rancangan KUA, PPAS dan APBK, termasuk di dalamnya hibah untuk instansi vertikal.

Dimana  kondisi  Pemda masih kekurangan dana untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah. Tentu bila ini bisa terjadi, dengan sendirinya, fungsi DPRK selaku perwakilan rakyat seperti tidak bekerja untuk lebih ketat mengawasi pengalokasian anggaran di Aceh Barat.

Komentar

Loading...