Jakarta, Asatu.top  - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, mengaku prihatin terhadap banyaknya buzzer politik di media sosial.

Menurut Rizal Ramli, buzzer politik dapat merusak demokrasi dan menuntun Indonesia ke dalam krisis. Ia berharap pemilihan presiden atau pilpres 2019 bebas dari aksi saling caci di media sosial oleh para buzzer politik.

Buzzer merupakan istilah bagi akun di media sosial yang menjadi pengeras suara atau pemberi pengaruh bagi suatu isu. Buzzer politik pun marak pada era media sosial untuk mengarahkan opini masyarakat terhadap isu tertentu.

Indonesia, menurut Rizal, perlu diselamatkan karena sedang berada dalam ambang batas krisis primordial, agama, dan suku. Salah satu penyebabnya adalah buzzer yang disewa para politikus untuk menumbangkan lawan politiknya dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar.

“Saya lihat ada tradisi, para calon (capres-cawapres) menyewa buzzer. Mereka (buzzer) ini tidak ada kualitasnya dan bisa merusak demokrasi,” kata Rizal kepada wartawan di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Rizal mengakui buzzer kian menjauhkan demokrasi dari substansinya, yang seharusnya para pasangan calon di dalam demokrasi menawarkan gagasan untuk membangun bangsa, bukan saling melemparkan tuduhan.

“Mudah-mudahan kedua pasangan calon ini menawarkan program dan strategi untuk menyelamatkan Indonesia, bukan hanya sekedar cawe-cawe merebut kekuasaan,” ujar Rizal Ramli. “Biarkan rakyat mendengar musik yang merdu dan jelas, tanpa gangguan noise.”

Pria yang juga sempat menjabat menteri keuangan pada 2001 ini mengatakan musik yang dimaksud merupakan ide dan gagasan yang ditawarkan para pasangan calon. Adapun gangguannya adalah tindakan buzzer yang membuat distorsi, yang dalam ilmu komunikasi disebut dengan noise.

“Kalau betul pro demokrasi, bubarkan buzzer bayaran. Saya tidak mau Indonesia seperti Lebanon, yang menjadi pecah oleh konflik etnis dan agama,” ucap Rizal Ramli.