Asatu.top, Abdya - Sejumlah warga Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menilai Keuchik dan aparatur gampong tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD)  yang telah dikucurkan pemerintah pusat

Hal tersebut  disampaikan Yusnizal perwakilan masyarakat Lama Tuha Kepada media Asatu.top, Sabtu (7/7) di Blangpidie. Menurutnya, selama ini,  Keuchik (red Kepala Desa)  M. Nasir dalam menjalankan roda permerintahan gampong cendrung menurut keinginan pribadinya tanpa melibatkan masyarakat. Hal itu, mengakibatkan keadaan warga menjadi kucarkacir.

“Keuchik sering keluar daerah untuk kepentingan pribadinya, sehingga saat warga butuh untuk ketemu dengan Keuchik  untuk buat surat sudah tidak ada ditempat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat,” katanya.

Disamping itu tambahnya, selama roda pemerintahan  Gampong Lama Tuha dijabat  saudara M.Nasir, tidak pernah adanya keterbukaan tentang pengelolaan DD.

“Dari tahun 2015 sampai 2017 kami selaku masyarakat tidak pernah tau berapa dana masuk, berapa dana keluar dan kemana saja dana tersebut digunakan, kami masyarakat hanya sekedar menjadi penonton,” imbuh Yusnizal yang ikut dibenarkan oleh warga lainnya.

Hal senada juga disampaikan Tarmizi (43) menurutnya, selain tidak ada keterbukaan dalam mengelola DD juga banyak proyek fisik yang dikerjakan tidak bisa dirasakan manfaat oleh warga.

“ Banyak proyek fisik seperti Waterboom, pembangunan tribun lapangan bola dan saluran baru setahun selesai dikerjakan sudah roboh, padahal anggaran untuk pembangunan banyak tersedia, ini kan aneh,” imbuhnya.

Yang lebih aneh sambungnya, hasil lahan sawit seluas 2 hektare yang dikelola o Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) tidak jelas pemasukannnya selama 2 tahun.

“Saat keuchik sebelumnya menjabat, hasil dari panen sawit jelas masuk kerekening BUMG tetapi dimasa M.Nasir hasil sawit tidak jelas, malah saat kami menanyakan kepada BUMG, mereka tidak tau apa-apa,” keluh Tarmizi.

Seharusnya saran Tarmizi, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat semestinya keuchik dan perangkatnya harus membuat pertanggungjawaban secara terbuka. Karena masyarakat gampong juga berhak mengetahui secara transparan setiap penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparatur gampong

“Warga telah pernah meminta kepada keuchik dan perangkatnya untuk menggelar rapat pertanggungjawaban dana desa, namun tidak dilaksanakan,” ulas Tarmizi. Warga Tuding Aparatur Gampong Tidak Transparan Kelola DD di Abdya.