Praktisi Hukum Sebut Putusan Majelis Hakim Terkait PTKA Sulit Dipahami

Oleh
Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Herman, SH

Aceh Barat- Kabar Pengadilan Negeri Meulaboh menganulir (membatalkan) putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 terhadap PT Kalista Alam mendapat sorotan.

Majelis Hakim PN Meulaboh berdalih, putusan MA tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam.

Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM) sempat menggelar aksi di depan MA, Kamis (3/5) untuk memprotes putusan Majelis Hakim PN Meulaboh.

Dalam aksinya, mereka meminta agar hakim Said Hasan yang memimpin sidang gugatan antara PT KA melawan KLHK diperiksa dan diskors.

Senarai dengan itu, Praktisi Hukum, Herman, SH, menyebut putusan Majelis Hakim PN Meulaboh sulit dipahami serta tidak terdapat logika hukum didalamnya.

"Sejak awal perkara tersebutkan sudah diuji di PN Meulaboh sendiri. Yang menyidangkan, tentu jika berbicara objek sudah dilakukan pemeriksaan setempat. Jadi tidak masuk akal jika ada lagi gugataan dari pihak perusahaan yang kemudian dikabulkan kemudian putusan MA tak dapat dieksekusi," kata Herman yang juga Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh kepada media ini, Sabtu (5/5).

Jika pola seperti ini dibiarkan, menurutnya, sama saja dengan membiarkan semangat penegakan hukum ternodai.

"Semangat penegakkan hukum yang fair trial yang selama ini diagung-agungkan menjadi sia-sia," sebutnya.

"MA harus merespon dan bertindak tegas, jika ditemukan pelanggaran prosedural atau hukum dalam hal ini," imbuhnya.

Beberapa tahun lalu, PN Meulaboh mengabulkan gugatan perdata Kementrian Lingkungan Hidup terhadap PT Kalista Alam dan menghukum perusahaan perkebunan sawit itu membayar ganti rugi materil dan biaya pemulihan lingkungan senilai Rp 366 milyar lebih karena terbukti membuka lahan dengan cara membakar di Rawa Gambut Tripa, Provinsi Aceh.

Saat itu, dalam sidang pembacaan putusan, majelis hakim yang dipimpin oleh Rahmawati dan hakim anggota Juanda Wijaya dan Rahmah Novatiana, mengabulkan sebagian gugatan KLH dan menolak semua eksepsi PT. Kalista Alam.

Namun, April lalu, Majelis Hakim PN Meulaboh yang terdiri dari Said Hasan, Muhammad Tahir dan T Latiful mengeluarkan putusan yang cukup mengagetkan.

Putusan Perkara No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo, tertanggal 13 April 2018 itu menandai menangnya gugatan perusahaan kelapa sawit PT Kalista Alam (PTKA) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dimenangkannya PTKA dinilai menentang putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2015 terhadap PTKA, yang salah satu kewajiban setelah putusan tersebut adalah melaksanakan eksekusi.

Komentar

Loading...