Banda Aceh, Asatu.top  – Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF)  sebuah LSM yang selama ini konsen dalam isu demokrasi dan perdamaian mendesak  pemerintah Thailand untuk menghentikan kekerasan terhadap patani dinegara tersebut.

Desakan tersebut tertuang dalam  petisi, yang berisi Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) Thailand Wilayah 4 Bagian Hadapan dan pihak keamanan  tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat apapun etnisitas dan agamanya, serta  paket UU keamanan harus dilaksanakan secara adil dan saksama.

Kedua, Gerakan Pembebasan Patani atau mereka yang mempunyai pandangan yang berbeda dari Negara dituntut agar tidak melakukan intimidasi dan menggunakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan etnis agama lainnya.

Tiga, ISOC Wilayah 4 Bagian kedapan harus menghentikan segala bentuk intimidasi, khususnya pelaporan hukum terhadap media massa dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, mendesak Pemerintah Thailand untuk meninjau semua pelanggaran HAM di provinsi perbatasan selatan secara transparan dan memastikan agar para korban mendapat pemulihan dan uang kompensasi yang adil.

Selanjutnya, semua pihak yang berkepentingan dalam kedamaian, Pemerintah Thailand,semua Gerakan Pembebasan Patani, organisasi masyarakat sivil (CSO) di dalam dan luar wilayah konflik dan organisasi internasional, harus mengamati dan meninjau tindakan intimidasi, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Thailand dan Gerakan Pembebasan Patani untuk menyelesaikan konflik melalui cara damai.

Terakhir, mengajak semua organisasi masyarakat lokal bersatu untuk menghalangi kelompok manapun yang berniat melakukan pelanggaran HAM dan membatasi kebebasan ekspresi berasaskan prinsip bahwa kedamaian tidak akan lahir tanpa keadilan.

Sekretaris Jenderal ACSTF, Muhammad Hermanto dalam siaran persnya, Minggu (4/3) mengatakan  bahwa konflik yang berlangsung di  Thailand  selatan telah menimbulkan dampak yang parah terhadap berbagai komponen masyarakat sipil Patani.

“Ribuan orang yang dicintai (orang tua, istri, suami dan anak-anak) telah gugur, mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim,” ujar Herman.

Lebih jauh, Herman mengatakan bahwa masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.

“ kejadian di Thailand selatan  tidak akan pernah bisa selesai apabila diselesaikan menggunakan senjata, harus ada itikad baik antara  pemerintah Thailand dan gerakan bersenjata diwilayah tersebut untuk duduk di meja perundingan dan membicarakan terkait kondisi di  Thailand selatan,” ungkap dia.

Saat ini, imbuhnya, berdasarkan laporan aktifis kemanusiaan di Patani, dalam dua bulan terakhir banyak masyarakat sipil yang digeledah secara sewenang-wenang, juga terjadi pengepungan rumah, penangkapan dalam jumlah besar berlaku dibanyak tempat diwilayah tersebut.

“ mengimbau berbagai elemen baik ditingkat Lokal, Nasional dan Internasional untuk mengambil peran dalam penyelesaian kasus kekerasan di Thailand Selatan.