Lihat lebih Dekat Konflik Sengketa Tanah Tidak Ada Titik Temu

Oleh
Ilutrasi

Asatu.top - PT FAJAR BAIZURY & BROTHER’S merupakan salah satu perusahaan swasta dengan komoditas industri minyak kelapa sawit, dengan lingkup usaha seperti pembangunan perkebunan minyak kelapa sawit, penggilangan minyak kelapa sawit, penyewa jasa peralatan pembangunan, perkapalan dan transportasi laut, dan perdagangan. Perusahaan ini terletak di Desa Cimbereng Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Lingkup Usaha:

Pembangunan

Perkebunan Minyak Kelapa Sawit

Penggilingan Minyak Kelapa Sawit

Penyewaan/jasa Peralatan Pembangunan

Perkapalan & Transportasi Laut

Perdagangan.

Cabang Perusahaan:

Fajar Baizury & Brothers

Usaha Semesta Jaya

Geunta Meuligou

Fajar Putra Sabang Line.

Sementara Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan hutan Alue Siron. Luas wilayah desa ini sekitar 3×5 km2, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 318 KK (data 2018) dan terbagi menjadi 5 dusun.

Kata Cot Mee sendiri memiliki arti “Pohon Asam”, yang erat kaitannya dengan sejarah desa tersebut yang dulunya terdapat banyak pohon asam. Mata pencaharian penduduk mayoritasnya adalah berkebun.

Kultur masyarakat Desa Cot Mee (observasi, 2018) tidak jauh berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya, hanya saja, sebagai wilayah yang termasuk dalam kategori transmigrasi, maka tidak heran jika penduduk setempat terdiri dari etnis Aceh dan Jawa.

Meski cenderung terisolir (jarak desa ke pusat kota mencapai 30 km lebih), namun moderenisasi telah lama masuk ke desa ini, yang tampak dari banyaknya masyarakat yang sudah memakai teknologi modern berupa gadget dan alat-alat elektronik modern lainnya. Mayoritas warga setempat juga memakai kendaraan bermotor dalam beraktifitas.

Sementara, kondisi jalan di dalam desa Cot Mee hingga saat ini masih sangat mengkhawatirkan karena belum diaspal, setiap saat warga di Desa Cot Mee menghirup debu. Disamping itu, Desa Cot Mee adalah desa yang hingga saat ini masih bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Fajar Baizury & Brother’s.

Sengketa Penguasaan Lahan

HGU PT. Fajar Baizuri & Brother’s seluas 9.311,0862 Ha terletak di Desa Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan koordinat batas-batasnya terdapat di Desa Cot Rambong, Alue Bata dan Padang Ceuko Kecamatan Kuala. Hal ini sebagaimana Surat Sertifikat HGU PT. Fajar Baizuri & Brother’s Nomor: 6 tertanggal 20 November 1991.

Areal Hak Guna Usaha adalah berdasarkan HGU No. 6 Tahun 1991 seluas 9.311,0862 Ha, terdiri dari:

4.355,09 Ha yang terletak di Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir dan Tadu Raya

4.956,00 Ha yang terletak di Kecamatan Tripa Makmur

Sengketa lahan mulai mencuat pada tahun 1996, dimana PT. Fajar Baizuri & Brother’s pada saat itu menguasai lahan desa diluar HGU yakni lahan seluas ± 300  Ha milik desa Cot Mee Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.

Konflik diawali dengan klaim masyarakat bahwa pihak aparatur desa tidak terbuka mengenai pengelolaan lahan seluas ± 300  Ha yang digarap oleh pihak PT. Fajar Baizuri & Brother’s. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa pihak perusahaan membuka dan mengelola lahan di areal tanah adat desa mereka.

Berbagai usaha penyelesaiaan diupayakan oleh masyarakat, baik melalui aksi masyarakat di lahan, maupun pertemuan-pertemuan tokoh masyarakat dengan pihak perusahaan. Karena tidak adanya titik terang penyelesaian, pada saat itu Marzuki sebagai tokoh warga melakukan gerakan bersama seratusan warga lainnya, dengan melakukan aksi pemblokiran jalan atau akses masuk kebun PT. lahan yang disengketakan, dan menuntut agar perusahaan memperkerjakan warga sekitar areal perkebunan sawit.

Saat itu, pihak PT. Fajar Baizuri & Brother’s memperkerjakan beberapa tokoh dari gerakan tersebut di perusahaan, sehingga akhirnya aksi meredam. Perusahaan mengkaveling, replanting (pembersihan/pohon yang tinggi dipotong) dan membuat blok-blok termasuk menyerobot tanah desa Cot Mee yang berbatasan dengan desa cot rambung Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten nagan raya seluas 200 ha.

Di tahun yang sama, kondisi politik dan keamanaan di Aceh tidak kondusif karena konflik senjata antara pemerintah RI dengan GAM. Hal ini berimbas terhadap aktivitas PT. Fajar Baizuri & Brother’s di lahan tersebut. Intensitas konflik pada saat itu berimbas ditinggalkannya lahan dan membuat lahan tersebut menjadi terlantar dan kembali menjadi hutan akibat tidak terurus.

Barulah akhirnya tahun 2005, pasca MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM perusahaan PT. Fajar Baizuri & Brother’s kembali beraktivitas di lahan HGU dan juga lahan milik adat desa Cot Mee.

Disaat yang sama masyarakat kembali melakukan perlawanan dengan membentuk gerakan yang di pimpin Kardi (mantan kombatan GAM). Saat itu Kardi bersama puluhan warga desa Cot Mee masuk ke lahan bersama puluhan warga mematok, mengkavling, serta membagi tanah kepada masing-masing 50 KK dari lahan yang di tuntut seluas ± 300  Ha.

Pada saat itu lahan tidak sempat ditanami. Pihak perusahaan melakukan pendekatan untuk meredam gerakan dengan cara merekrut Kardi sebagai karyawan perusahaan. Perlawanan masyarakat kembali surut dan perusahaan kembali beraktivitas di lahan milik warga tersebut. Hal ini sempat menimbulkan gesekan sesama masyarakat, pasca di tariknya Kardi dan penggarapan lahan kembali dilakukan perusahaan.

Pada tahun 2009 pihak PT. Fajar Baizury & Brother’s, kembali melakukan replanting. Di tahun tersebut pihak PT. Fajar Baizury & Brother’s melalui Mei Junni (Bagian Humas) dan Alm. Adnan Ali (Humas khusus Plasma) melakukan pendekatan dengan aparatur desa yakni (Keuchik/Kades Azhar), Sekdes Bustami yang kemudian sempat menjadi PJ Keuchik, kepala dusun Sudio dan Yoyo, serta Tuha Peut Ishak.

Saat itu Sudio, Yoyo, Ishak sempat diajak bertemu oleh Mei Junni (Humas Perusahaan) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS PT Fajar Baizury & Brother’s) untuk membicarakan penyelesaian konflik lahan dengan mayarakat. Perusahaan berjanji akan memberi kebun plasma, namun hanya 50 dari 370 KK yang dijanjikan mendapat plasma. Bukan hanya itu pihak perusahaan juga berjanji akan menimbun lokasi pembangunan Masjid.

Setelah dibuat perjanjian tersebut tertulis, pihak perusahaan kembali menggarap lahan dengan melakukan replanting/transplanting, mengkaveling, membuat jalan, pembukaan lahan baru, dan terus menaman sawit dari 2009 hingga 2010 diatas tanah milik adat desa Cot Mee selaus ± 300  Ha.

Walaupun perusahaan pernah berjanji akan memberi plasma, namun pada kenyataan hanyalah janji semata, tanpa pernah ada realisasi, hingga kemudian akhir tahun 2010 warga kembali bergerak, dimana saat itu dimulai dengan aparatur desa mendatangi perusahaan guna mempertanyakan realisasi sebagaimana pernah dijanjikan, namun tidak pernah di tanggapi dengan i’tikad baik oleh perusahaan. Akibat tidak adanya titik terang dari sikap perusahaan terkait perjanjian tersebut, masyarakat bermusyawarah di balai desa Cot Mee guna membahas tindak lanjut perjuangan dan penyelesaian hak atas lahan warga yang telah diambil oleh pihak PT. Fajar Baizury & Brother’s.

Dalam musyawarah lahirnlah suatu kesepakatan dengan menunjuk Alm. Wagino sebagai koordinator warga dalam upaya penyelesaian konflik lahan.

Setelahnya, Alm. Wagino menyampaikan tuntutan diantaranya, tanah adat desa Cot Mee yang telah dirampas dikembalikan, parit limbah perusahaan harus segera ditutup karena merusak jalan dan kebun warga akibat sering meluap dan banjir. Tuntutan terhadap pihak PT. Fajar Baizury & Brother’s dilakukan dengan mengirimkan surat, dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan, namun juga tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan.

Akhir tahun 2011, masyarakat desa Cot Mee kembali bermusyawarah dan menunjuk Asubki sebagai Koordinator warga dalam upaya penyelesaian konflik lahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan secara resmi oleh Keuchik/Kepala Desa Cot Mee, Bustami. Pada saat itu gerakan perlawanan kembali menguat. Masyarakat memblokir akses masuk kebun (lahan sengketa).

Semakin menguatnya perlawanan rupanya membuat perusahaan mengambil inisiatif menurunkan aparat kepolisian dan TNI dengan dalih untuk menjaga agar warga tidak bentrok dengan puluhan pekerja/buruh harian lepas perusahaan yang tinggal di barak yang dibangun diatas lahan adat desa Cot Mee. Masyarakat saat itu hampir setiap hari memasuki lahan, untuk mengontrol agar tidak adanya aktivitas perusahaan diatas lahan sengketa. Kegiatan tersebut berlangsung hingga tahun 2013.

Sebelumnya sekira bulan Agustus pada tahun 2012 personel Tentara dari Kompi Krueng Isep yang berjumlah sekitar 30 orang dengan bersenjata lengkap masuk menginap di lahan (barak yang dibangun perusahaan) selama 2 malam. Saat itu sekira pukul 10.00 WIB lebih kurang 500 warga terdiri dari laki-laki dan perempuan mendatangi dan masuk lahan. Kebetulan saat itu hadir beberapa wartawan (sekitar 6 orang) dari beberapa media baik TV, cetak maupun online. Personel TNI dari Kompi Krueng Isep saat itu berasalan datang bukan untuk menjaga perusahaan tapi sedang menggelar latihan militer di lahan tersebut.

Saat itu salah satu tentara sempat melarang wartawan mengambil gambar dan sempat terjadi keributan karena tentara tersebut mengambil memori kamera milik salah satu wartawan. Mei Junni (Humas perusahaan) datang bersama Dan Pos Polisi Tadu Raya, dan ketika itu terjadi dialog dimana masyarakat dan aparatur desa kembali mempertanyakan realisasi dari janji perusahaan. Namun pihak perusahaan hanya menjawab dengan mengatakan akan diselesaikan. Sekira pukul 14.00 Wib para tentara bubar dari lahan tersebut.

Pada tahun 2012 Keuchik atau Kepala Desa setempat menyurati beberapa instansi pemerintahan, yakni Camat Tadu Raya, DPRK Nagan Raya, Bupati Nagan Raya untuk mencari penyelesaian sengketa lahan tersebut. Meski sempat beberapa kali dilakukan pertemuan di Kantor Camat Tadu Raya dengan melibatkan Camat dan pihak perusahaan namun tidak ada kesepakatan.

Pada tahun 2013 telah dikeluarkannya surat dari Bupati Nagan Raya, yang berisi meminta pihak PT. Fajar Baizury & Brother’s berhenti atau tidak melanjutkan segala aktivitas di lahan milik masyarakat Cot Mee yang seluas ± 300  Ha. Namun pihak perusahaan mengangkangi imbauan bupati dengan tetap beraktivitas diatas lahan sengketa.

Untuk diketahui, atas dasar surat Bupati tesebut, pada tahun 2013 juga Camat tadu Raya menandatangani Sporadik 181 KK masing 2 Ha lahan. Pada prinsipnya dari tahun 2012 hingga tahun 2015 aparatur dsa telah menyurati keberbagai instansi baik gubernur, BPN, dan tembusan pada Kapolda Aceh. Kodam Aceh, terkait mengenai permohonan penyelesaian sengketa lahan yang mereka alami.

Pada tahun 2015 telah dilakukan dialog di DPRK Nagan Raya dengan melibatkan Muspida, pihak perusahaan dan perwakilan warga untuk membahas penyelesaiaan. Namun tidak terjadi suatu penyelesaian karena pihak perusahaaan menginginkan pengukuran ulang lahan sesuai HGU, tapi masyarakat menginginkan pengukuruan tersebut dimulai dari Desa sesuai peta Desa Cot Mee.

Untuk diketahui, sertifikat HGU pertama yang dimiliki oleh PT. Fajar Baizury & Brother’s tahun 1991 dan juga serfikat penganti Ke- I tertanggal 16 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya objek tetapnya di Desa Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dimana tanah adat Cot Mee yang seluas ± 300 Ha tidak termasuk di dalamnya.

Selanjutnya, pengukuruan atas lahan sengketa yang tertuang dalam surat kesepakatan warga Cot Mee dengan Pemerintah Nagan Raya tertanggal 22 November 2016 semakin memperjelas adanya penyerobotan tanah adat masyarakat yang seluas ± 300 Ha oleh PT Fajar Baizury & Brother’s.

Dari uraian tersebut terdapat beberapa fakta hukum, bahwa perbuatan penyerobotan lahan di areal tanah milik desa Cot Mee ± 300 Ha, oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Fajar Baizury merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad). Selanjutnya, perbuatan mengklaim atau penyerobotan lahan seluas ± 300 Ha oleh PT. Fajar Baizury & Brother’s adalah perbuatan kesewenang-wenangan dan bertentanggan dengan prinsip Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Lebih miris, sengketa penguasaaan lahan berekses baik pada segi ekonomi maupun psikis warga. Dalam dinamikanya, warga beberapa kali diancam bahkan sempat terjadi upaya penculikan yang sampai detik ini tak pernah terungkap siapa pelakunya.

Selain itu, terjadinya kriminalisasi terhadap empat pejuang agraria Cot Mee juga menjadi indikasi betapa terjalnya jalan yang meski ditempuh warga untuk mengambil kembali tanah adat mereka yang diserobot PT Fajar Baizury & Brother’s. Belum lagi, pemerintah setempat dan provinsi “kurang respon” dalam masalah ini.

Komentar

Loading...