Asatu.top - Sejak dilahirkan lewat Konferensi Bretton Woods, Juli 1944, sepak terjang Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) banyak menyisakan kisah pilu bagi negara-negara berkembang.

“Alih-alih melakukan sesuatu yang bisa membantu negara berkembang, kehadiran Bank Dunia dan IMF justru semakin mempersulit,” demikian dikatakan ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz.

Stiglitz, yang pernah menduduki posisi kunci di Bank Dunia, menyaksikan kenyataan pahit akibat resep IMF di Asia Timur dan kebijakan “shock therapy” di bekas Uni Soviet.

Dan jahatnya lagi, dua saudara kembar yang dilahirkan oleh Konferensi Bretton Woods ini punya sejarah kelam mendukung beberapa diktator di dunia.

1. Rezim Augusto Pinochet di Chile

Antara 1970-1973, Chile diperintah oleh seorang Presiden berhaluan marxis, Salvador Allende. Dia terpilih sebagai Presiden melalui pemilu demokratis. Begitu berkuasa, Allende membuat gebrakan radikal, seperti reforma agraria dan nasionalisasi aset swasta. Tindakan ini membuat barat tidak senang, termasuk IMF dan Bank Dunia.

Pada 11 September 1973, militer di bawah pimpinan Jenderal Augusto Pinochet melancarkan kudeta. Kudeta yang disokong oleh AS ini berhasil melengserkan Allende. Begitu berkuasa, pintu ekonomi Chile kembali terbuka lebar bagi barat.

Tak lama setelah berkuasa, IMF langsung menyetujui pinjaman untuk rezim Pinochet. Pinjaman pertama langsung cair tahun 1974 sebesar 95 juta USD, kemudian 1975 sebesar 450 juta USD, dan di 1983 sebesar 900 juta USD ( Silent Revolution:The IMF 1979-1989 dan New York Times).

Dan ironisnya, seperti ditulis Odette Lienau dalam Rethingking Sovereign Debt, IMF mengetahui bahwa pinjaman itu akan memperkuat rezim Pinochet. Di sisi lain, dalam proses penggulingan Allende, rezim Pinochet menangkap, memenjarakan dan membunuh ribuan orang.

2. Junta Militer di Brazil (1964-1985)

Mirip dengan Chile, pada 1964, militer yang disokong oleh AS menggulingkan Presiden Brazil, João Goulart. Semasa berkuasa dari 1961 hingga 1964, Goulart terbilang progressif karena kebijakan ekonominya.

Sepanjang kekuasaan Goulart, IMF menghentikan pinjaman untuk Brazil. Ironisnya, hanya sehari setelah rezim militer berkuasa, AS langsung memberi pengakuan. Seturut dengan itu, IMF segera mengucurkan pinjaman.

Presiden Bank Dunia, Robert McNamara, sempat berkunjung ke Brazil pada Mei 1968. “McNamara sering mengunjungi Brazil dan tidak lupa bertemu dengan penguasa militer,” tulis Eric Toussaint dalam artikel berjudul Brazil: 50 years after the overthrow of democratically elected president Joao Goulart.

Laporan publik Bank Dunia berulangkali memuji kebijakan rezim diktator dalam mengurangi kesenjangan. Hingga muncul kritikan dalam tubuh Bank Dunia sendiri. Bernard Chadenet, WakilPresiden untuk Proyek Bank Dunia, menyebut citra Bank Dunia akan turun karena dukungannya terhadap rezim represif di Brazil.

3  Rezim Somoza di Nikaragua

Keluarga Somoza, dari bapak ke anak, berkuasa di Nikaragua sejak 1936 hingga 1979. Sepanjang rentang waktu itu, AS aktif memberikan dukungan.

Akhir 1940-an, dalam kerangka memperbanyak sekutu AS di perang dingin, Bank Dunia mendukung dan memberi pinjaman kepada rezim Somoza (The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, Ngaire Woods, 2006).

Sementara 1949-50, ketika perkebunan kopi menurun, rezim Somoza meminta bantuan IMF. IMF langsung mengirim misi teknis ke Nikaragua, yang menghasilkan beberapa rekomendasi ke pemerintah (The Regime of Anastasio Somoza, 1936-1956, Knut Walter, 1993).

Bahkan, ketika rezim Somoza sudah di ujung tanduk, IMF masih memberi pinjaman 65,6 juta USD kepada rezim Somoza. Pinjaman itu bukan tanpa kritikan. Salah satunya dari Ketua Komite Perbankan DPR AS, Henry S. Reuss. “Rakyat (Nikaragua) akan mati karena kebijakan ini,” katanya.

Ironisnya, setelah rezim Somoza tumbang dan digantikan pemerintahan kiri Sandinista di bawah Daniel Ortega, IMF dan Bank Dunia enggan memberi pinjaman. Kendati pemerintahan Sandinista berulangkali meminta agar pinjaman itu dilanjutkan, sekalipun dengan syarat harus melaksanakan kebijakan penyesuaian struktural.

4 Rezim Mobutu di Kongo

Joseph Desire Mobutu berkuasa di Republik Demokratik Kongo, tahun 1965, setelah menggulingkan pemerintahan demokratis Patrice Lumumba.

Lumumba terkenal radikal dan berjarak dengan barat, sedangkan Mobutu sangat pro-barat dan anti-komunis. Begitu berkuasa, dia mengubah nama Republik Demokratik Kongo menjadi Republik Zaire.

Begitu berkuasa, Mobutu menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Dia merampok uang negara, menjarah sebagian keuntungan ekspor mineral, serta mengorupsi pinjaman dan bantuan luar negeri.

Ironisnya, kendati IMF dan Bank Dunia tahu praktik salah kelola ekonomi dan kleptoracy terang-terangan oleh Mobutu, pinjaman tetap terus mengalir.

Tahun 1962, sebuah Laporan PBB menyebut bahwa Mobutu menjarah beberapa juta dollar untuk membiayai pasukan negaranya. Kemudian, pada 1982, seorang pejabat senior di IMF, Erwin Blumenthal, membuat laporan tentang penyalahgunaan pinjaman oleh Mobutu.

Ironisnya, laporan Blumenthal tidak menghentikan pemberian pinjaman terhadap Mobutu. Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan yang bebas korupsi bukanlah kriteria penting bagi IMF dan Bank Dunia, melainkan pada kepentingan politik untuk menarik Mobutu/Zaire dalam poros barat.

Baru pada awal 1990-an, setelah runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, yang menandai berakhirnya perang melawan komunisme, barat tidak membutuhkan Mobutu lagi. Pinjaman pun dihentikan.

 5. Rezim Suharto di Indonesia

Bukan rahasia lagi, Amerika Serikat dan Barat terlibat dalam penggulingan pemerintahan Sukarno di Indonesia. Pengganti Sukarno, Suharto, sangat pro-barat dan anti-komunis.

Begitu berkuasa, IMF dan Bank Dunia berlomba-lomba menyokong pemerintahan baru ini. Pada Oktober 1966, Suharto memulai Paket Kebijakan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi (Paket Oktober 1966) atas saran IMF.

Pada tanggal 13 April 1966, hanya sebulan setelah Soeharto mengambil kekuasaan melalui Supersemar, Indonesia pun menjadi anggota Bank Dunia. Robert McNamara, Presiden Bank Dunia saat itu, datang langsung ke Jakarta dan bertemu dengan Soeharto beserta sejumlah ekonom Indonesia jebolan sekolah Amerika.

Pada tahun 1967, Bank Dunia dan negara barat kembali mengucurkan dana sebesar 174 juta dolar kepada rejim Soeharto. Pada tahun 1969, Bank Dunia kembali menggelontorkan dana sebesar 500 juta dollar untuk mendanai program transmigrasi-nya rejim Soeharto.

Ironisnya, kendati praktek korupsi Suharto dan kroninya sudah terendus sejak 1970-an, Bank Dunia tidak mengevaluasi dan menghentikan pinjamannya. Bahkan, pada saat militer Suharto menyerbu Timor Leste, yang berakibat banyak sekali kejahatan kemanusiaan, Bank Dunia tetap tidak menghentikan bantuannya.

Malah, di tahun 1993, Bank Dunia menjuluki ekonomi di bawah Soeharto sebagai “keajaiban Asia”. Padahal, di saat itu, sedang marak aksi mogok buruh yang memprotes upah murah. Salah satunya dilakukan oleh Marsinah, buruh pabrik di Sidoarjo, yang berujung pembunuhan.

Sampai akhirnya, krisis moneter mengamuk di Asia Tenggara, yang turut merontokkan ekonomi Indonesia yang dipuja-puji sebagai “keajaiban Asia” itu.

Dan kita tahu, Seharto adalah diktator yang punya kekayaan terbesar di dunia, mengalahkan diktator Filipina Ferdinand Marcos dan diktator Zaire/Kongo Mobutu Sese Seko. Laporan Transparency International (TI) menyebut kekayaan Soeharto yang didapat dari korupsi mencapai 15-35 miliar USD.

Tidak hanya itu, Soeharto juga mewariskan Rp 1500 triliun utang luar negeri, termasuk dari Bank Dunia dan IMF. Ironisnya, seperti terungkap belakangan, 30 persen utang di era Suharto masuk ke kantong pribadinya. Tetapi sekarang semua utang itu harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.

Belum cukup di situ, ketika kekuasannya sudah di ujung tanduk karena krisis ekonomi, Suharto terpaksa menerima bujukan dari IMF. IMF memanfaatkan betul keadaan itu. Selain memberi pinjaman dengan bunga tinggi, IMF juga mewariskan “Letter of Intent (LoI), yang berisi kebijakan ekonomi yang membunuh kehidupan rakyat Indonesia.