Banda Aceh, Asatu.top  - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan ternyata telah mengusulkan anggaran Rp 61 miliar untuk pembelian pesawat. Anggaran tersebut diusulkan dalam proyek multi years untuk dua tahun yakni 2018 dan 2019.

Sebelumnya, dalam dokumen KUA-PPAS APBA 2018, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh mengusulkan dua unit pesawat untuk pengawasan illegal fishing dan illegal logging dengan total anggaran Rp 16 miliar.

Dalam dokumen usulan proyek multiyears yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pemerintah Aceh mengusul anggaran untuk membeli pesawat pada tahun 2018 yakni Rp 46,2 miliar, kemudian pada tahun 2019 Rp 15,4 miliar.

Dalam Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Aceh, anggaran pembelian pesawat terbagi dua yakni belanja langsung dan belanja modal

Dimana pada belanja langsung adanya belanja pemeliharaan alat angkutan Rp 1,675 miliar, yakni untuk pengadaan weather navigasi udara Rp 175 juta dan biaya overhaui pesawat Pemerintah Aceh (CTSW) tiga unit Rp 1,5 miliar.

Sementara untuk belanja modal yakni pengadaan pesawat terbang pengawas ilegal logging dan ilegal fishing (OA) dengan anggaran Rp 46,2 miliar. RKA tersebut diteken langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Zulkarnain, tertanggal 12 Desember 2017.

Kadishub Aceh Zulkarnain membantah kalau anggaran pembelian pesawat mencapai Rp 61 miliar. Ia mengatakan anggaran pembelian pesawat untuk tahun 2018 hanya Rp 16 miliar.

Ia menjelaskan pengadaan pesawat bertujuan mengawasi tindakan ilegal fishing dan ilegal logging di kawasan Aceh.

"Bukan Rp 61 milyar, dalam KUA-PPAS hanya Rp 16 miliar," kata Zulkarnain kepada Wartawan, Rabu (28/2).

Selain itu, ia mengaku belum bisa mengungkapkan secara teknis terkait jenis, perizinan, serta jumlah terkait pengadaan pesawat yang akan menggunakan mekanisme anggaran multi years tersebut.

"Belum bisa kami bicara kesana, karena programnya belum jalan. Ketika sudah sudah ada baru kami sampaikan, ini programnya saja belum jalan," jelasnya.