Pemerintah Hentikan Proyek Infrastruktur Untuk Sementara

Oleh
Tim Labfor Bareskrim Pori melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca robohnya tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2). Tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang roboh pada Selasa (20/2) sekitar pukul 03.00 WIB itu menyebabkan tujuh pekerja dari proyek tersebut terluka. ANTARA FOTO.

Jakarta, Asatu.top - Pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi proyek infrastruktur dengan struktur layang atau elevated yang menggunakan beban berat.

Moratorium diberlakukan mulai hari ini Selasa (20/2/2018) hingga proses evaluasi oleh tim independen yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rampung.

"Semua pekerjaan yang bersifat layang (elevated) di Indonesia, yang memerlukan pekerjaan dengan beban berat, seperti pemasangan girder dan pilar/pierhead dihentikan sementara," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Selasa (20/2/2018).

Pekerjaan infrastruktur itu meliputi Jalan Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, tol di Sulawesi, Kalimantan, jembatan panjang, hingga light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT).

Selain itu, moratorium juga berlaku bagi proyek-proyek yang digarap oleh swasta.

"Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, fondasi, bendungan terus dilanjutkan," papar Basuki.

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menambahkan, moratorium juga termasuk dengan proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated).

"Termasuk Cikampek 2, LRT, MRT. Hari ini Pak Menteri PU akan keluarkan surat edaran itu," tambah Arie.

Komentar

Loading...