Aceh Utara, Asatu.top -  bersama Satpol PP & WH pada Sabtu pekan lalu menuai pro kontra. Sejumlah lembaga HAM dan Demokrasi di Jakarta mengecam cara polisi mengamankan dan membina para waria, disisi lain dukungan terus mengalir dari berbagai elemen sipil di Aceh.

Dari informasi yang dihimpun , bentuk dukungan terhadap pembinaan waria oleh Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji terus bertambah dari berbagai lembaga dan ormas.

"Dari gerakan via Whatsapp hingga siang ini sudah ada 105 lembaga dan ormas yang akan ikut serta dalam aksi bersama mendukung kebijakan Kapolres Aceh Utara Untung Sangaji dalam membina waria di Aceh Utara," ujar Koordinator Aksi Tgk. Marsyuddin Ishak, kepada Kamis, (01/2).

Rencananya aksi tersebut akan digelar di halaman Masjid Baiturrahman Banda Aceh ba'da Salat Jumat. Aksi tersebut dilatarbelakangi adanya berbagai tudingan negatif yang disuarakan oleh kelompok tertentu atas kebijakan pembinaan waria yang dilakukan Kapolres Untung. Sekaligus memberikan apresiasi terhadap langkah Kapolres tersebut.

"Kita akan tetap dukung penuh Pak Kapolres Untung Sangaji. Kebijakannya sangat baik dan pro terhadap penegakan Syariat Islam di Aceh," ungkap Khalid salah seorang perwakilan Ormas lainnya.

Mereka juga berharap, Kapolri Tito Karnavian bijak dalam melihat persoalan dan tidak terpengaruh dengan isu yang dimainkan oleh kelompok pendukung LGBT. Kapolda Aceh juga diharap dapat memahami keistimewaan Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam di Indonesia.

"Kami dengar Polri juga mau investigasi dan memeriksa Pak Untung atas laporan dugaan pelanggaran HAM saat membina para waria. Menurut kami malah apa yang dilakukan oleh beliau lebih manusiawi, mengembalikan mereka ke khittahnya sebagai manusia. Jadi aneh kalau dianggap salah," pungkasnya.

Bahkan sebelumnya, lebih dari 30 Ormas di Aceh Utara juga mendatangi Mapolres setempat pada Selasa (30/1) kemarin untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Kapolres Untung Sangaji dalam memberantas LGBT dan narkoba selama kepemimpinannya.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Mabes Polri berencana akan melakukan investigasi terkait dugaan inprosedural terkait pembinaan waria yang dilakukan bawahannya di Aceh Utara.

"Saat ini sedang diperiksa oleh polda ya. Kapolres sedang diperiksa oleh polda. Intinya akan menginvestigasi apakah ada kesalahan prosedur atau tidak. Kalau ada kesalahan, ada mekanismenya. Mekanisme melanggar kode etik atau disiplin. Apabila tidak ada pelanggaran kita akan clear-kan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).

Sebelumnya, penangkapan 12 waria di Aceh Utara yang dilakukan beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari Amnesty International. Pangkal masalahnya, rambut para waria ini terlebih dulu dipotong sebelum dibina.