Lhokseumawe, Asatu.top - Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Kota Lhokseumawe mendesak wali kota mengevaluasi kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (disperindagkop) kota tersebut.

Kepala disperindagkop dinilai tidak ada iktikad dalam menyelesaikan dugaan pungli disertai premanisme yang melibatkan lembaga adat di pasar Inpres Lhokseumawe. Bahkan cenderung menutupi.

Selain itu, dituding menunjukkan sikap kontra atas ikut sertanya SMUR dalam membongkar dugaan pungli serta premanisme yang menyasar para pedagang. Ditunjukkan dengan reaksi hendak melaporkan ketua lembaga tersebut ke polisi.

"Atas dasar membuat malu dia di depan umum. Sebelumnya saya memberi pernyataan tanpa ada narasi menyudutkan," kata Ketua SMUR Lhokseumawe, Rizqi Rahmatullah, kepada sejumlah wartawan, Rabu siang, 25 September 2019.

Sebelumnya, lembaga tersebut sempat menggelar aksi bersama Solidaritas Pedagang Bersatu (SPB). Aksi dilakukan menindaklanjuti dugaan pungli serta premanisme di pasar inpres, termasuk menanggapi upaya penggusuran.

Sempat dilakukan pertemuan antarpihak setelah aksi dilakukan. Sedikitnya dua kali sudah pertemuan dilakukan dengan hasil masih menunggu keputusan atas tuntutan para pedagang.

Antara lain meminta pemerintah kota tidak mengebiri hak ekonomi pedagang, karena itu menyangkut pula dengan hidup rakyat kecil. Tuntutan lain segera menerabas akar dugaan pungli disertai premanisme di pasar tersebut.

"Yang sangat kami sesalkan, wali kota telah gagal m menunjuk kepala disperindagkop yang tidak bisa hadir memberi solusi terkait persoalan pasar," ketus Rizqi.[]