Aceh Barat - Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPW SMUR) Aceh Barat melakukan Pendidikan Politik (Dikpol) terhadap sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Aceh Barat.

Dikpol yang dilakukan selama dua hari, Sabtu 5 Mei dan Minggu 6 Mei ini merupakan syarat keanggotaan organisasi itu.

"Sebelumnya terdapat prasyarat, ada pendampingan selama beberapa minggu, kemudian ada pemberian materi pradikpol," kata Ketua KPW SMUR Aceh Barat, Masykur Nyak Di Jurong kepada media ini, Minggu (6/5).

Kini setelah Dikpol, kata dia, para mahasiswa/i tersebut diharap bertanggungjawab, atas nama lembaga dan atas nama rakyat.

Terdapat 14 mahasiswa/i yang mengikuti Dikpol KPW SMUR Aceh Barat, yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

"Dihadapan kita banyak problematika sosial. Semoga kawan-kawan muda ini bisa memberi sumbangsihnya. Meski dengan jumlah yang tak seberapa, setidaknya kita berbuat untuk kepentingan rakyat," tutupnya.

Untuk diketahui, SMUR awalnya merupakan buffer aksi yang lahir sebagai reaksi atas diberlakukannya militerisme di Aceh.

Tepatnya pada 18 Maret 1999, beberapa kelompok diskusi kampus di Aceh sepakat membentuk sebuah struktur organisasi revolusioner yang mengusung isu militerisme.

Momentum kelahiran SMUR dalam kancah perpolitikan Aceh dan nasional dikenal sebagai tragedi aksi 18 Maret Pante Perak. sebuah aksi berdarah yang diikuti oleh puluhan ribu mahasiswa yang mengusung isu militerisme serta mendapat pukulan dari pihak kepolisian, sehingga bentrokan massa tak terelakkan.

Pada isu pencabutan DOM di Aceh, gerakan yang dilakukan oleh SMUR tidak hanya di Aceh melalui kampanye dan aksi-aksi massa, namun SMUR turut menurunkan anggotanya ke Jakarta untuk melakukan mogok makan,  menuntut agar DOM dicabut dari Aceh.

Semenjak itu, organisasi ini mulai sering melakukan aksi, baik isu nasional maupun lokal.