Aceh Barat, Asatu – Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) Aceh Barat, Kamis (11/1/18) mengikuti Bimbingan Teknis Pengelola Layanan dan Pengaduan Online Rakyat dan Sistem Pelayanan Pengaduan Pengaduan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) di aula Bappeda setempat.

Bimtek diselenggarakan untuk membantu Pemerintah Daerah setempat dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan pengaduan, serta mendorong para pimpinan daerah agar menghubungkan sistem pengelolaan pengaduan masing masing dengan sistem LAPOR!-SP4N.

“Pada dasarnya, Bimtek ini dilakukan agar terbukanya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang konstruktif serta sebagai upaya untuk membangun kepercayaan bagi pemerintah,” ujar Kedeputian I Bidang Pengendalian Pembangunan Prioritas, Monitta Putri Lisa Mary dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia saat memberi arahan kepada para calon admin LAPOR-SP4N di aula Bappeda Aceh Barat, Kamis (11/1/18).

Disambung Monitta, mekanisme yang terintegrasi secara nasional ini diperlukan untuk membangun kesatuan pengelolaan yang efektif, efisien dan mudah bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara pelayanan.

“Tujuannya untuk mewujudkan layanan publik di Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia,” imbuh dia.

Untuk diketahui, LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara di Aceh Barat, Bimtek LAPOR! Diinisiasi oleh organisasi nonpemerintah Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dalam upayanya mewujudkan program Social Accountability Public Participation (SAPP) atau akuntabilitas sosial dan partisipasi masyarakat berkat kerjasama dengan KOMPAK. (R)